oleh

Sikap PLTU Terhadap Tuntutan Warga Rum Balibunga Belum Jelas

-Daerah-241 views

 

FAKTA PERS – TIDORE.

Pengoprasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menggunakan bahan bakar batu bara yang berlokasi di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara semakin meresahkan masyarakat sekitar.

Pasalnya, dampak dari debu batu bara yang dihasilkan sangat terasa oleh warga. Bahkan, pengoprasiaan PLTU Rum juga menimbulkan kebisingan yang sangat keras sehingga semakin mengganggu kenyamanan warga.

Sebelum PLTU beroprasi, kami sudah hidup sejak nenek moyang kami disini. Kami tidak pernah mengalami kondisi seperti ini. Karena itu, kami tak mau anak cucu kami hidup dalam kondisi lingkungan seperti ini. Kami menginginkan lingkungan anak cucu kami bisa sehat seperti warga yang ada di lingkungan lain.” Kata Irwan Sangaji salah satu warga di Kelurahan Rum Balibunga kepada pihak PLTU dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat mengikuti pertemuan di aula Kantor Kelurahan Rum Balibunga beberapa waktu lalu.

Pertemuan yang dihadiri pihak PLTU Rum yang diwakili asisten Manajer Induk Unit Proyek (IUP) PLTU Rum Dony Jamroni, Kepala DLH Kota Tikep Nurbaity Fabanyo, Kepala Kelurahan Rum Balibunga Ridwan Kura, dan Kepala Puskesmas Rum Farida Salaim, membahas tuntutan warga masyarakat Rum Balibunga khususnya di RT 005 yang berada  sekitar areal PLTU agar di relokasi, jika belum direlokasi maka diberikan kompensasi kesehatan dan biaya perawatan rumah mereka yang selalu terkena debu batu bara.

Pertemuan yang dipandu oleh Irwan Sangaji yang juga tokoh masyarakat RT 005 ini, dirangkaikan dengan sesi dialog antar warga RT 005 dengan pihak PLTU serta DLH Tikep. Dalam dialog tersebut, warga memperingatkan pihak PLTU, jika mereka tidak direlokasi maka PLTU harus ditutup.Mereka juga mengingatkan agar pihak PLTU tidak memancing kemarahan mereka memuncak lalu mendesak PLTU ditutup. 

Namun demikian, baik pihak PLTU maupun DLH Tikep dalam pertemuan itu belum bisa mengambil kebijakan pasti, sebab mereka tidak punya kewenangan menjawab permintaan warga tersebut.

“Kami dari PLTU menyampaikan permohonan maaf atas ketidak hadirannya menejemen kami dalam pertemuan ini, sebab beliau ada keperluaan mendadak karena Presiden RI berkunjung ke Ambon sehingga rencana untuk hadir urung dilakukan. Tetapi kami selalu lakukan kordinasi ke menejmen maupun ke pusat terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat RT 005 Rum Balibunga.” Kata Dony saat menjawab keluhan warga RT 005 tersebut.

Dony menambahkan, belum lama ini pihaknya sudah dipanggil oleh DPRD Kota Tikep untuk menjawab keluhan masyarakat sekitar PLTU dan sudah ada kesepakatan soal itu.

Dony juga mengatakan, soal relokasi, pihaknya bukan diposisi sebagai pengambil kebijakan berupa pembebasan dan pengadaan lahan karena itu sudah diatur melalui keputusan Presiden.

“Masalah relokasi itu tetap dari pemerintah. Karena PLN adalah perusahan milik negara, dan regulasinya tetap dari pemerintah karena mekanisme terkait pembahasan lahan itu sudah diatur. Masalah keluhan warga sekitar PLTU menjadi respon pimpinan pusat selaku manajemen PLTU dan dibahas secara resmi,” kata Dony.

Namun seperti apa pembahasannya, Dony tidak menjelaskan secara pasti. Namun demikian, pihaknya akan melakukan penanganan dini terhadap dampak dari debu batu bara dengan memberikan masker terhadap warga sekitar khususnya guru dan murid di SD Rum Balibunga yang memang saat ini sangat membutuhkan, sebab telah diinstruksikan oleh DPRD Kota Tikep pada pertemuan beberapa waktu lalu. Sedangkan untuk masalah relokasi sekolah SD Rum Balibunga, pihaknya belum dapat memberikan keterangan secara pasti, karena bukan kewenangannya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Tikep, Nurbaity Fabanyo dalam pertemuan itu menyampaikan, terkait uji kondisi udara dan lainnya, saat ini pemerintah melalui walikota akan menyurat ke Kementrian Lingkungan Hidup guna menunjuk lembaga tersertifikasi agar dapat menguji dugaan pencemaran udara disekitar PLTU Rum.

Diakuinya, enam bulan lalu telah melakukan uji udara namun pada saat itu PLTU masih mengoprasikan satu mesin. “Sekarang sudah dua mesin kita belum uji, karena itu saya mohon agar bersabar, nanti saya menyurat ke Manado baru dilakukan uji laboratorium,” katanya.

Karena tidak ada jawaban pasti terkait tuntutan warga, diakhir pertemuan warga sepakat memberikan jangka waktu 1 minggu kepada pihak PLTU maupun Pemerintah dalam hal ini DLH Kota Tikep, untuk bersama-sama membicarakan hal tersebut dengan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan. Warga juga mendesak pihak PLTU agar pertemuan berikutnya menghadirkan secara langsung pihak Manajer tanpa diwakilkan.

(ss)

Komentar

News Feed