Jumat, Juli 30, 2021
BerandaWarga Rum Balibunga Tidore Ancam "Tutup" Pengoperasian PLTU Bila Tuntutan Tidak Dipenuhi
Array

Warga Rum Balibunga Tidore Ancam “Tutup” Pengoperasian PLTU Bila Tuntutan Tidak Dipenuhi

FAKTA PERS – TIDORE.

Setelah dioprasikannya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan mendapat sorotan publik. Pasalnya, PLTU tersebut diduga menyembunyikan berbagai persoalan mulai dari persoalan gaji karyawan yang tidak sesuai Upah Minimun Kota (UMK), hingga pada dampak polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran batubara.

Hal itu terkuak setelah adanya keluhan dari warga masyarakat yang bertempat tinggal disekitar lokasi PLTU, bahwa pengoperasian PLTU sangat mengganggu ketenangan, dan bahkan kesehatan mereka karena adanya debu maupun asap yang dihasilkan dari batubara mencemari udara di sekitar pemukiman mereka.

Akibat merasa terganggu, warga di sekitaran PLTU menuntut agar direlokasikan ketempat yang lebih aman oleh pihak PLTU. Sebagaimana disampaikan Kepala Kelurahan Rum Balibunga, Ridwan Kura, S.Sos saat ditemui Fakta Pers diruang kerjanya, Senin (20/2) mengatakan, warga masyarakat yang berada di RT. 005 telah membuat pertemuan bersama dirinya membicarakan persoalan PLTU yang dapat mengancam kenyamanan maupun kesehatan mereka, karena rumah yang begitu berdekatan dengan PLTU.

“Bagi masyarakat yang paling mengganggu adalah loding batubara yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dimana ketika  dilakukan pengangkutan batubara tersebut dari tumpukan menuju ke areal dalam PLTU itu sangat mengganggu. Saking menganggu, makanya dari pihak PLTU mereka angkutnya pada malam hari. Karena selain berisik, ini juga menghasilkan debu yang dapat mengganggu kesehatan mata dan pernapasan.” Jelas Ridwan Kura.

Untuk itu, lanjut Ridwan, warga masyarakat yang berada di dekat PLTU meminta direlokasi. “Jadi masyarakat desak saya minta kepada pihak PLTU agar secepatnya lakukan relokasi kepada masyarakat atau tidak direlokasi agar diberikan kompensasi baik itu kesehatan maupun perawatan rumah.” Katanya.

Atas desakan tersebut, dirinya berencana melakukan pertemuan antara masyarakat dengan pihak PLTU dan BLH membicarakan persoalan ini. “Makanya pada malam Rabu ini dilakukan rapat bersama dari pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan dari pihak PLTU karena masyarakat ingin mencari tahu langsung jarak antara PLTU dan rumah warga ini radiusnya berapa Kilometer, dilihat dari lingkungan yang menjadi pencemaran. Kalu jaraknya 1 Km berarti warga masyarakat yang ada disini tidak diluar PLTU melainkan didalam PLTU.” Kata Ridwan.

Menurut Ridwan, bilamana permintaan dua opsi dari masyarakat itu kemudian tidak ditindaklanjuti oleh PLTU maupun Pemerintah Daerah, maka mereka berencana untuk melakukan aksi penutupan pengoperasian PLTU.

“Namun saya berpikir dan berupaya melakukan pendekatan dulu dengan menyelenggarakan rapat bersama dari pihak BLH, PLTU dan dari Masyarakat. Karena kalu sampai dilakukan aksi oleh masyarakat maka akan berdampak lain sebab kehadiran PLTU  selain memiliki dampak negatif, kehadiran PLTU juga ada hasil positif bagi warga masyarakat.” Kata Ridwan melanjutkan.

Persoalan PLTU tersebut bahkan telah mendapat sorotan dari DPRD Tidore Kepulauan yang memberikan warning kepada BLH Tikep dan PLTU  dengan melakukan desakan agar tidak tinggal diam atas persoalan itu.

Sebab pengoprasian PLTU merupakan tanggung jawab pemerintah yang memberikan izin pembangunan dikelurahan Rum. “Pemerintah harus bersikap dengan melakukan relokasi masyarakat sekitar, ataukah ada langkah lainnya untuk penanganan dampak lingkungan karena merupakan tanggung jawab Pemerintah dan PLTU,” kata Ratna Namsa selaku Ketua Komisi III saat menggelar rapat membahas keluhan masyrakat di sekitar PLTU Rum terutama dugaan pencemaran udara yang disebabkan PLTU di kantor DPRD pada Kamis (16/2) lalu.

(ss)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments