oleh

Dugaan Pungli Dana Desa di Padang Lawas Bukan Rahasia, Masyarakat: Pemprov dan Pusat Harus Turun Tangan

-Daerah-241 views

 

Ilustrasi (Red)

FAKTA PERS – PADANG LAWAS.

Dugaan pungli Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2016 di Kabupaten Padang Lawas (Palas) bukan lagi rahasia umum. Bahkan dari issu yang beredar, dan diduga berdasarkan dari pengakuan para kepala desa (Kades) dibeberapa bagian wilayah, hampir seluruh lapisan masyarakat baik media maupun LSM sudah mengetahui mengetahui kabar itu.

“Kendati demikian, karena tidak adanya bukti berupa kwitansi dan keterlibatannya (kades-red) dalam pemberian pungutan tersebut, maka hal itu sangat sulit diungkap dan dibuktikan kepada pihak penegak hukum, lantas apakah pungutan DD TA 2016 yang diduga dimotori oleh DPC Apdesi Palas dan para kroninya harus dikubur begitu Kabar menggemparkan tentang dugaan pungli yang sudah menggerogoti DD TA 2016 ini, kini menjadi polemik yang mendalam dan menjadi Buah Simalakama bagi para kades se-Palas.

Pasalnya, niat baik kades untuk membangun desa demi meningkatkan perekonomian warga harus terkubur dalam-dalam. Mengingat mereka (kades-red) saat ini dihadapkan kepada pilihan yang sangat sulit, dan terpaksa harus menelan pil pahit dari atasan mereka.

Belum lama ini, dari keterangan salah satu oknum Kades di Kecamatan Hutaraja Tinggi yang enggan disebutkan namanya, kepada Fakta Pers mengungkapkan, bahwa pihaknya diperintahkan untuk membayarkan uang pengkondisian agar tidak dipermasalahkan mengenai bangunan fisik DD TA 2016.

Demikian juga diungkapkan oleh oknum Kades di Kecamatan Lubuk Barumun pada hari Kamis (2/2/17) yang lalu, kepada Fakta Pers yang mengatakan, pihaknya menerima perintah dari salah satu kasi di kecamatan untuk mempersiapkan uang untuk Apdesi guna pengkondisian terhadap pihak penyidik.

Hal serupa juga dialami oknum Kades di Kecamatan Barumun Tengah pada Kamis (9/2/17) lalu, kepada Fakta Pers juga mengungkapkan, bahwa uang pengkondisian tersebut harus segera diserahkan ke kecamatan agar tidak bermasalah dalam hal DD TA 2016.

Ditambah lagi dengan keterangan oknum kades di Kecamatan Barumun, pada Senin (15/2/17) yang juga mengatakan, dugaan pungutan itu benar, namun kades tidak akan memberikan surat pernyataan keberatan terhadap pungutan itu, karena pungutan tanpa perintah tertulis, tanpa kwitansi, dan tanpa tekanan. Namun apabila memang ada penyidikan, pihaknya juga bingung tentang pertanggungjawabannya.

Fakta Pers juga menerima ungkapan yang sama dari oknum Kades di Kecamatan Huristak. Kades mengatakan, “banyak hal dalam pembangunan fisik DD di desa yang di luar prosedur, jadi kalau memang uang pengkondisian tersebut bisa memperkecil masalah kenapa tidak? Yang pasti mustahil kami mau cerita keberatan kami secara tertulis, karena kami sendiri secara tidak langsung terlibat didalamnya, karena sebenarnya pengutipan itu tidak ada tertulis, penekanannya juga tidak tertulis, namun hak Desa untuk pembangunan lah yang Apdesi tekan.” katanya pada Selasa (21/2/17).

Lain halnya dengan oknum Kades di Kecamatan Aeknabara Barumun pada Rabu (27/2/17), kepada Fakta Pers menerangkan, kendati pihaknya keberatan, namun kades tidak punya pilihan lain, karena menurutnya tidak ada salahnya membayarkan, yang penting semua urusan lancardan aman, dan kades juga menerangkan Apdesi hanya menjadikan para kades sebagai ladang proyek, seperti saat bimtek ke Medan, kades terpaksa menghabiskan Rp. 6 juta per orang. Di mana setiap desa terdiri dari tiga orang dalam mengikuti bimtek.

Dugaan pungli juga terungkap dari oknum Kades di Kecamatan Sihapas Barumun pada Selasa (28/2/17) kepada Fakta Pers mengungkapkan, pihaknya keberatan dengan pungutan tersebut, namun mengingat dalam pembuatan pemberkasan kades, bahkan sampai berulang kali namun tidak lolos kalau memang demi kelancaran apa salahnya, dan sebenarnya dana tersebut untuk memperkecil dampak permasalahan.

“Kalau secara resmi seperti pernyataan kami, itu mustahil bagaimana kami mau cerita keberatan karena kami sendiri terlibat didalamnya, karena sebenarnya pengutipan itu tidak ada tertulis, penekanannya juga tidak tertulis, namun hak Desa lah yang mereka tekan”, ungkap kades.

Dari Kiri DPC APDESI Kabupaten Padang Lawas didampingi Bendahara dan Sekjen APDESI saat dikonfirmasi terkaiti dugaan pungli dana desa. Jum’at, (24/2/17).

DPC APDESI Kab Palas, Maragende saat dikonfirmasi Fakta Pers pada Jum’at, (24/2/17) terkait dugaan pungli tersebut mengatakan tidak ada perintah ataupun mengutip dana pengkondisian yang dimaksudkan.

“Kami tidak ada mengutip, siapa yang mengutip? Siapa kepala desanya?, kalau memang ada silahkan laporkan saja, kami tidak ada mengutip dan menyuruh mengutip.” kata DPC APDESI yang dampingi Sekjen dan Bendahara.

Ditampat lain, menanggapi komentar DPC Apdesi salah satu sumber yang juga oknum Kades di Kab Palas, Rabu (1/3/17) kepada Fakta Pers mengatakan, “Kita sebenarnya sudah serba salah, kalau memang mereka katakan tidak ada memungut, tetapi sebenarnya atas perintah dari Apdesi melalui kecamatan, sementara pungutan itu tanpa kwitansi, sebenarnya dugaan yang bapak wartawan katakan itu semua benar.”

Pengutipan DD tahap 1 sebesar Rp. 10 juta sedangkan DD tahap 2 sebesar Rp. 10-15 juta untuk biaya pengkondisian terhadap pihak penyidik dan penegak hukum, lain lagi dengan bimtek, setiap desa wajib mengikuti tiga orang per desa, dimana per orang harus membayarkan biaya bimtek sebesar Rp. 4,5 juta ditambah uang saku, sampai saat ini kami sudah mengikuti bimtek sebanyak lima kali, coba dikalikan 303 desa se-Kabupaten Palas,” bebernya.

“Dana Desa sebenarnya sangat diharapkan masyarakat desa, dan saya meminta Bupati jangan tersangkut paut dalam hal ini, Bupati hendaknya menjadi Bupati yang bersih seperti moto Palas Bercahaya, sedangkan mengenai pengutipan tersebut kiranya untuk tidak melanjutkan nya di DD TA 2017 ini, karna Desa sangat membutuhkan.” kata oknum kades menutup pembicaraan.

Untuk itu, dari permasalahan yang sudah sekian luas beredar tentang dugaan punggutan liar atau penyelewengan DD TA 2016, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang terdiri dari aktivis, media, LSM, dan lainnya berharap kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah tegas dan serius terkait dugaan korupsi berjamaah tersebut. Karena hal tersebut menimbulkan kegaduhan di masyarakat akibat ulah para pejabat-pejabat bawahannya, khususnya DPC Apdesi Palas.

(R9/Red)

Komentar

News Feed