oleh

Ini Alasan Pemalangan Pembangunan Bioskop Outdor di Pantai Tugulufa Tidore

-Daerah-232 views
Pembangunan Bioskop Outdor di Pantai Tugulufa Tidore yang dipalang massa..

FAKTA PERS – TIDORE KEPULAUAN.

Permasalahan lokasi kawasan Pantai Tugulufa yang saat ini hendak dibangun fasilitas percontohan ruang terbuka public (Bioskop Outdor) dengan APBN sebesar RP. 489.760.000 yang kini dalam tahap pekerjaan dipersoalkan.

Pasalnya, proses pembangunan Bioskop Outdor di lokasi tersebut, oleh Pemkot Tikep melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktur Bina Penataan Ruang Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Maluku, tanpa melakukan koordinasi dengan Muhammad Hasan Bay (MHB), selaku pihak Kontraktor pertama yang melakukan penimbunan di kawasan Pantai Tugulufa semasa kepemimpinan Achmad Mahifa.

Informasi yang diperoleh Fakta Pers, kejadian pemalangan lokasi proyek yang dilakukan sekelompok massa sekitar 50 orang lebih yang tak lain adalah keluarga MBH terjadi pada Sabtu pagi (1/4) sekira pukul 10.00 WIT tersebut, bermula dari kekecewaan keluarga atas tindakan sepihak pemerintah yang tanpa melakukan komunikasi dengan MBH.

Massa menilai, pembangunan outdor itu dilakukan diatas lokasi timbunan yang bukan milik pemerintah melainkan milik MBH. “Semestinya pihak pemerintah berkordinasi dengan MHB untuk pembangunan ini, bukan lewat media kemudian menyinggung beliau (MHB),” tutur salah satu keluarga MBH.

Aksi pemalangan sendiri mendapat respon keras dari Muhammad Sinen selaku Wakil Walikota Tidore Kepulauan. Bahkan Wawali dengan tegas memerintahkan agar segera dicabut penyegelan lokasi Proyek Pembangunan Fasilitasi Percontohan Ruang Terbuka Publik Pantai Tugulufa.

Wawali mengatakan, jika pencabutan segel lokasi proyek tersebut tidak diterima, maka ia mengimbau kepada pihak MHB supaya dapat memproses hal ini melalui jalur hukum agar menjadi jelas, bukan memperhambat pembangunan di daerah, apa lagi mengkomplain di atas tanah pemerintah.

Muhammad Sinen juga mengatakan, dirinya mengetahui dengan pasti soal lokasi pantai Tugulufa tersebut. “Saya tau benar persoalannya. Sebab waktu itu, saya masih menjabat sebagai Ketua komisi III DPRD Tidore lalu. Itu timbunan di luar pekerjaan Tugulufa, jika kontraktor yang mengerjakan lebih kemudian menuntut Pemerintah membayar ganti rugi itu dasar dari mana? dan BPK tidak akan menerima serta  menjadikan itu sebuah temuan,”  kata Muhammad Sinen kepada sejumlah Wartawan pada Rabu (22/3).

Diketahui, persoalan ganti rugi yang disampaikan oleh MBH kepada Pemerintah ini mencuat setelah Kepala Bapetlitbang Tidore, Dr Marwan Polisiri menemui mantan kontraktor pekerjaan Tugulufa yang tak lain adalah MHB untuk membicarakan lahan yang pernah ditimbun olehnya, namun tidak menemukan titik penyelesaian sebab bersangkutan meminta lahan timbunan harus diganti rugi. “Kami sudah berupaya untuk berkomunikasi tetapi tidak ada hasil, mantan kontraktor minta adanya ganti rugi timbunan yang pernah dikerjakan di luar kontrak kerja pekerjaan Tugulufa waktu itu,’’ katanya.

Sementara itu, Muhammad Hasan Bay saat ditemui di kediamannya di Kota Ternate pada Sabtu (1/4) sore pukul 06.17 WIT, mengatakan dirinya tidak pernah mengeluarkan perkataan soal ganti rugi lokasi penimbunan yang ditimbunnya kepada Pemerintah.

“Saya sama sekali tidak pernah bilang seperti itu. Saya bilang kepada Marwan, kalau dari awal kalian bicaranya baik-baik tanpa harus bilang sikat lewat media, maka saya juga bisa menerimanya. Tapi ini tidak. Jadi ini soal harga diri.” Kata MBH.

MBH juga mengatakan dirinya siap bilamana pemerintah menempuh jalur hukum. “Saya juga siap menempuh jaluar hukum. Selangkahpun saya tidak mundur.” Tegasnya.

Dia juga menambahkan, soal membangun Tidore, jangankan harta, jiwa dan ragapun saya sudah waqafkan untuk Tidore. (ss)

Komentar

News Feed