Sabtu, Mei 8, 2021
BerandaBelum Mendapat Keadilan Hukum, Investor Asing Melapor ke Komisi Yudisial dan KPK
Array

Belum Mendapat Keadilan Hukum, Investor Asing Melapor ke Komisi Yudisial dan KPK

FAKTA PERS – JAKARTA.

Kurang lebih sudah 2 tahun kasus sengketa hak atas kerjasama atara pengusaha asal Indramayu Yossy binti Carkiyah (YBC) sebagai debitur dengan Tan Sing Hock (TSH) sebagai kreditur asal Singapura belum juga menemukan penyelesaian.

Pasalnya, setelah sekian lama melalui proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten, dan Mahkamah Agung, serta dari proses tersebut pengadilan sudah mengabulkan gugatan Penggugat dalam hal ini TSH atas dana investasinya kepada Yossy binti Carkiyah selaku Tergugat.

Namun, meskipun putusan sengketa yang berawal dari Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung, TSH belum dapat bernafas lega. Karena pihak Tergugat (YBC) bersama beberapa oknum perjabat yang berkepentingan mencoba menganggu proses hukum dengan menggunakan berbagai macam cara dengan menggugat balik melalui proses hukum perdata maupun pidana dari berbagai celah.

Meskipun menurut TSH, semua langkah yang dilakukan YBC terhadapnya secara keseluruhan cacat hukum dan bertentangan dengan bukti serta fakta yang ada. Hal itu terlihat dari semua proses hukum yang terjadi, seluruh bukti dan data sudah diuji di pengadilan dan sudah diputuskan oleh MA. Meskipun dengan undang-undang yang jelas dan sistem hukum di Indonesia saat ini masih belum bisa memberikan perlindungan kepada investor kreditur asing seperti TSH.

“Dari proses hukum sudah jelas, PN Tangerang, PT Banten, dan MA sudah mengabulkan tuntutan saya. Tetapi mereka (YBC) menggunakan segala macam cara untuk menggagalkan putusan itu. Contohnya sesudah ada putusan di PN Tangerang bahwa mereka kalah, saya dilaporkan ke Mabes Polri atas tuduhan pemalsuan KTP dan surat pernyataan hutang yang dibuat oleh notaris yang YBC cari sendiri, atur sendiri, dan bayar sendiri. Notaris itu berkantor di Indramayu dan telah melayani Yossy dan keluarganya selama bertahun tahun. Soal KTP juga, dengan dasar foto copy KTP atas nama “Tony Tan” (nama President Singapore), mereka merekayasa saya menjadi tersangka. Mereka bisa buktikan tidak, asli dari KTP itu? Tuduhan dan rekayasa yang sama juga pernah mereka lakukan di Kantor Imigrasi Jakarta Utara. Tetapi setelah diselidiki oleh pihak Dirjen Imigrasi, Dinas Kependudukan, dan lain-lain, tuduhan sudah mereka putuskan tidak benar. Anak sekolah dasar juga bisa membuat foto copy KTP atas nama siapa saja,” kata TSH melaui sambungan telepon kepada Fakta Pers, Selasa (25/04).

TSH juga mengatakan, bahwa sesudah putusan dari PT Banten mengabulkan gugatannya, dirinya digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan gugatan yang sama seperti gugatannya di Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2015 silam. Dalam gugatan tersebut, pengadilan mengabulkan gugatan YBC yang menurut TSH cacat hukum. Karena TSH menduga dalam gugatan tersebut ada kongkalikong antara YBC dengan salah satu pejabat pengadilan berinisial (R) saat itu, yang sekarang mendekam di penjara karena tersandung operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK atas terkait kasus Saiful Jamil.

“Saya bingung dengan sistem peradilan di Indonesia, bagaimana mungkin ada dua proses pengadilan berbeda dengan satu kasus yang sama. Kenapa PN Jakarta Utara bisa menerima kasus yang sama yang sudah ada putusan di PN Tangerang dan PT Banten. Pihak Yossy pernah coba melakukan hal yang sama di PN Indramayu, tetapi ditolak. Kenapa PN Jakarta Utara bisa mengabulkan tuntutan dia? Kalau tidak ada persekongkolan antara Pihak Yossy dengan oknum pejabat pengadilan yang sekarang di bui. Karena saya tau sebelumnya, selain mereka memiliki kedekatan, mereka sama-sama orang Indramayu,” jelasnya.

Saat ini kasus gugatan YBC terhadap TSH sedang berjalan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menunggu putusan selanjutnya, karena pihak TSH melakukan banding.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Panca Bhakti Nusantara dan pihak Fakta Pers telah mengikuti kasus TSH sejak Fakta Pers mengenal sosok pihak YBC dan keluarganya di kasus “memperkerjakan anak dibawah umur” di Jawa Barat. Rupanya YBC dan keluarganya meminjam dana dari TSH untuk membangun hotel kecil di Indramayu yang pada waktu itu pernag digrebek oleh Polda Jabar karena memperkerjakan anak di bawah umur di tahun 2015.

Kini, pihak Yossy dan keluarganya masih berkeliaran, dan hotel bermasalah masih terus berjalan meskipun diduga perijinan hotel tersebut sudah kadaluarsa. Beberapa karyawan yang seharusnya tidak bertanggung jawab terhadap prostitusi tersebut dijadikan kambing hitam. Karena kasus tersebut, LSM Panca Bhakti Nusantara dan pihak Fakta Pers sangat prihatin atas kasus TSH.

Dampak dari “permainan sistem hukum” yang sering dilakukan pihak Yossy kini bisa mengancam minat kedatangan investor asing karena ketidakjelasan sistem hukum di Indonesia. Saat ini, negara Indonesia sangat memerlukan banyak investasi dari luar negeri. Atas dasar itu, LSM Bhakti dan Fakta Pers melaporkan dugaan kejanggalan dan ketidakadilan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Nomor: 0091-12/LSM-PBN/LSMP-2016 tertanggal 23 Desember 2016.

Saat ditemui Fakta Pers, Ketua LSM Panca Bhakti Nusantara Moh. Hasan, SE membenarkan bahwa pihaknya telah melaporkan kepada Komisi Yudisial dan KPK atas ketidakadilan yang dialami oleh TSH. Menurutnya, atas pengaduan TSH, pihaknya menduga ada sesuatu yang tidak beres dengan proses peradilan yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terutama oleh Pihak (R), oknum panitera yang telah di bui saat ini.

“Kami mendapatkan banyak informasi dari pihak TSH, warga Singapura yang berinvestasi di Indonesia. Atas aduan dari beliau, Kami merasa prihatin atas putusan PN Jakarta Utara terhadap dirinya. Untuk itu kami melaporkannya ke Komisi Yudisial yang menaungi pengadilan. Kami juga melaporkan kepada KPK, karena ada indikasi dugaan korupsi antara penggugat dengan oknum panitera PN Jakarta Utara yang saat ini mendekam di jeruji besi,” kata Hasan.

Hasan Menambahkan, “KY dan KPK saat ini tengah mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjerat para oknum-oknum pejabat yang terlibat, maupun para pihak penggugat yang menurut dugaan kami ada persekongkolan. Kita tunggu saja hasilnya, mudah-mudahan para penegak hukum yang membawahi dan mengawasi peradilan segera mengungkap kasus ini.”

Sementara itu di penghujung sambungan teleponnya dengan Fakta Pers, TSH berharap agar dirinya mendapatkan keadilan dalam proses hukum yang ada di Indonesia. Karena menurutnya, hal tersebut sangat berbahaya bagi perekonomian dan dunia investasi luar negeri di Indonesia apabila para investor asing tidak mendapatkan perlakuan dan hak hukum yang adil ketika mereka mendapatkan suatu masalah. Khususnya bermasalah dengan pengusaha dalam negeri.

TSH juga berharap, lembaga lembaga lain di Indonesia seperti BKPM, Kementerian Ekonomi, Kementerian Hukum dan HAM, bahkan Pimpinan Negara bisa lebih prihatin dan peka terhadap kasus ini. Agar dapat membuktikan kepada dunia usaha bahwa Indonesia sangat menghargai akte resmi yang dibuat oleh notaris, putusan pengadilan, dan siap untuk melawan korupsi serta kecurangan dari debitur lokal yang pintar manfaatkan kelemahan sistem hukum negara Indonesia.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments