Senin, September 27, 2021
BerandaKomisi IV DPRD Desak Upah Buruh di bawah UMK Segera Diselesaikan
Array

Komisi IV DPRD Desak Upah Buruh di bawah UMK Segera Diselesaikan

FAKTA PERS – PURWAKARTA.

Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta Jawa Barat mendesak agar persoalan upah buruh PT. Dada dan perusahaan lain yang di bawah UMK segera diselesaikan.

“Kalau berlarut-larut tidak ada kepastian kapan UMK diberlakukan sesuai SK Gubernur, pihak eksekutif yakni disnaker bisa memberi sanksi, sesuai kewenangannya,” tegas Ragil Sukamto anggota Komisi IV DPRD Purwakarta Senin (17/4) melalui selularnya.

Ia melanjutkan Komisi IV DPRD juga sudah merekomendasi supaya semua perusahaan di Purwakarta memberlakukan upah buruh, sesuai SK Gubernur tentang UMK Kabupaten/Kota Jawa Barat 2017.

“Kami sudah rekomendasikan kepada semua perusahaan, agar upah buruhnya diberlakukan dan dibayar sesuai SK Gubernur Jabar sebesar Rp. 3.169.000,” ungkapnya.

Menurutnya, kini pengawasan langsung tenaga kerja perusahaan merupakan kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jabar. “Kita minta agar Disnaker Provinsi pro aktif menindaklanjuti, perusahaan-perusahaan yang tidak membayar upah buruh sesuai UMK agar diberikan sanksi,” tegasnya.

Dijelaskannya, Komisi IV sudah melakukan sidak ke beberapa perusahaan secara khusus membicarakan upah buruh dibawah UMK. “Apapun yang akan dilakukan antara pihak perusahaan dengan serikat pekerja yang tentunya dimediasi oleh disnaker, kita harapkan ada komunikasi yang baik,” ujar Ragil.

Ia mengungkapkan masih banyak perusahaan garmen di Purwakarta yang memberlakukan upah buruhnya di bawah UMK. “Masih banyak perusahaan membayar upah buruh tidak sesuai UMK SK Gubernur, dengan alasan masih mengajukan peninjauan SK Gubernur Jawa Barat,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Pengurus Unit Kerja (PUK) SPSI PT. Dada Indonesia Cecep Amirudin membenarkan PT. Dada masih membayar gaji karyawan sebesar Rp. 2.500.000 dari Januari – Maret 2017.

“Management PT. Dada pernah mengajukan penangguhan UMK kepada Gubernur Jawa Barat. Namun, karena berkas permohonan penangguhan tidak dibubuhi tanda tangan persetujuan perwakilan serikat pekerja. Permohonan tersebut dibatalkan karena dinilai cacat hukum,” terang Cecep kepada wartawan di kantor Perwakilan PWI Purwakarta senin (10/4).

Ia menjelaskan penundaan upah dibawah UMK hanya sampai bulan Juli 2017 mendatang. “Janji Perusahaan, setelah dilakukan mediasi antara perusahaan dan perwakilan karyawan. Penyesuaian upah karyawan sesuai Keputusan Gubernur Jabar akan diberlakukan setelah lebaran 2017”, tambah dia.

Tak hanya penyesuaian, kata dia, perusahaan juga berjanji akan membayar selisih upah dibawah UMK dengan upah sesuai keputusan gubernur. “Selisih UMK sebesar Rp. 600.000 per bulan dari Januari hingga juni 2017, juga akan dibayarkan seluruhnya oleh PT. Dada setelah lebaran”, akunya.

Cecep juga menegaskan karyawan akan melakukan mogok kerja, apabila pihak perusahaan tidak menepati janji. “Kami akan mogok kerja apabila pihak perusahaan tidak merealisasikan penyesuaian UMK, sesuai keputusan gubernur,” tutup cecep. (rom)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments