Jumat, Mei 14, 2021
BerandaMiris, Kasus Dugaan Penipuan Ujian Murni CPNS 2013 Sudah 4 Tahun Di...
Array

Miris, Kasus Dugaan Penipuan Ujian Murni CPNS 2013 Sudah 4 Tahun Di Polres Tapsel, Namun Masih Kelabu

FAKTA PERS – PADANG LAWAS.

Dugaan tindak pidana penipuan dalam hal penerimaan CPNS tahun 2013 yang diduga dilakukan secara bersama-sama oleh oleh Sdr.Gismar  Nasution, Wiskan Wardhana Hasibuan, dan Tongku Solah Daulay terhadap Sdri. Salmawati dengan Laporan Polisi No. LP/400/XII/2016/SU/TAPSEL di Kepolisian Resort Tapanuli Selatan tertanggal 27 Desember 2013 sebagai mana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana tentang Penipuan belum ada kejelasan.

Meski sudah memenuhi dua unsur alat bukti yang sah, Kuasa Hukum Law Firm Harahap Tua Alpaolo Harahap, SH,MH laporkan kepada Kepala Divisi Propam MABES POLRI UP. Kasubnit Propam MABES POLRI yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran, Jakarta Selatan, guna meminta perlindungan hukum.

Tua Alpaolo Harahap, SH,MH dalam laporannya guna meminta perlindungan hukum terhadap kliennya kepada Fakta Pers Media menerangkan, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2016 (Terlampir) atas nama Salmawati S.Pd, Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Advokat dan Penasehat Hukum pada LAW FIRM “T. AO HARAHAP & ASSOCIATES” yang berkantor di Jl. Sutomo No.19, Kel. Wek I, Kec. Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara.

Sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 400 / XII / 2016 / SU / TAPSEL, Tanggal 27 Desember 2016 (Terlampir) atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dalam hal Penerimaan CPNS pada tahun 2013 yang di duga dilakukan secara bersama-sama oleh Sdr. Gismar Nasution, Wiskan Wardhana Hasibuan, dan Tongku Solah Daulay terhadap Sdri. Salmawati (Klien) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana tentang Penipuan, kami mohonkan Perlindungan Hukum atas perkara.

Adapun Pandangan kami selaku kuasa hukum pelapor/korban terhadap perkara ini adalah terurai sebagaimana berikut:

1. Bahwa Klien kami telah melaporkan dugaan tindak pidana Penipuan tersebut pada tanggal 27 Desember 2016 dengan Laporan Polisi No. LP / 400 / XII / 2016 / SU / TAPSEL di Kepolisian Resort Tapanuli Selatan.

2. Bahwa berdasarkan rangkaian penyidikan menurut pandangan kami telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah seperti terurai dalam gelar perkara sebagai berikut;

a. Pelapor (Salmawati):

Menyatakan benar telah menyerahkan uang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta) secara bertahap dibuktikan dengan Kwitansi tanda terima uang dan untuk peruntukannya kepada saudara Gismar Nasution dalam rangka memuluskan penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) tahun 2014 melalui jalur Ujian atas nama Bujing dan Winda;

b. Saksi Kesuma:

Menyatakan benar telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Gismar Nasution melalui Salmawati (Pelapor) untuk pengurusan CPNS atas nama Bujing dan Winda;

c. Saksi Jufri:
Menyatakan benar telah menyaksikan dan mendengar langsung sdr. Salmawati menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Gismar Nasution;

d. Saksi Hakim:Menyatakan benar, mengetahui sdr. Salmawati menyerahkan Uang kepada Sdr. Gismar Nasution untuk memuluskan penerimaan CPNS atas nama Bujing dan Winda;

e. Saksi Terlapor I (Gismar Nasution): menyatakan benar telah menerima uang sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari Sdr. Salmawati secara bertahap untuk memenangkan ujian CPNS atas nama Bujing dan Winda dan mengakui Kwitansi – kwitansi tanda terima tersebut adalah tanda tangannya;
Bahwa Sdr. Gismar Nasution dalam keterangannya mengakui pula bahwa uang-uang tersebut diserahkan kepada sdr. Wiskan Wardhana hasibuan;

f. Saksi Terlapor II (Wiskan Wardhana Hasibuan) :Menyatakan, benar menerima uang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari Sdr. Gismar Nasution untuk memenangkan ujian CPNS atas nama Bujing dan Winda dan menyatakan pula uang-uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Tongku Solah Daulay;

3. Bahwa kemudian apabila dikaitkan dengan kedudukannya, Para Pelaku terduga tindak pidana penipuan ini adalah orang-orang yang dalam jabatannya seharusnya ikut aktif menegakkan Good Government sebagaimana yang telah menjadi Nawacita Bapak Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan malah sebaliknya, memanfaatkan jabatannya untuk mengelabui masyarakat dalam hal penerimaan CPNS yang korbannya diduga lebih dari puluhan orang berdasarkan laporan Polisi lainnya dengan nomor: LP / 154 / V / 2016 / SU / TAPSEL tanggal 16 Mei 2016.

Oleh karena itu, apabila telah nyata-nyata telah mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah, adalah keadilan dan kepastian hukum menuntut untuk ditegakkan demi melindungi masyarakat I.c Pelapor/Korban dari kekuasaan dan kesewenang-wenangan;

4. Bahwa mengingat Para Pelaku tersebut pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sangat Potensial menyalahgunakan Jabatannya adalah antara lain;

a.Terlapor I : Gismar Nasution ( Kepala Sekolah)

b. Terlapor II : Wiskan Wardhana Hasibuan ( Kabid di Badan Kepegawaian daerah ( saat ini staf di Kantor Camat Ulu Barumun), Padang Lawas wilayah hukum POLRES TAPSEL).

c.Terlapor III: Tongku Solah Daulay ( Anggota DPRD Padang Lawas)

5. Bahwa lebih lanjut kami berpandangan, mengingat Para Terduga Pelaku Tindak Pidana Penipuan tersebut adalah yang notabene nya Para pemangku Jabatan Struktural yang dan Penyelenggara Negara, Sudah sepantasnyalah Tindak Pidana tersebut ditingkatkan kepada Tindak Pidana Suap (Korupsi) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Hal tersebut menjadi yurisprudensi, sebagaimana dalam Perkara yang sama terjadi di wilayah kabupaten Leban Banten, Tindak Pidana Penipuan CPNS oleh Jaksa di Progresif-kan kepada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Bahwa mengingat waktu terjadinya Peristiwa tindak pidana Penipuan ini hampir melewati masa 4 (empat) tahun, tiada lagi ungkapan kata dan penderitaan/kerugian yang dilalui oleh Korban (Pelapor) dan keluarga besarnya baik secara materiil maupun secara inmateriil;

7. Bahwa menyaksikan para pelaku terduga tindak pidana penipuan masih berkeliaran bebas dan tanpa rasa beban bersalah, sesungguhnya sangat melukai kebatinan kepada Pelapor (korban); Selanjutnya untuk itu, berdasarkan pandangan-pandangan hukum dan fakta fakta hukum yang kami uraikan di atas, kami selaku kuasa hukum Pelapor/ Korban mengharapkan Bapak Kepala Divisi Propam Mabes Polri melalui Bapak Kasubnit Propam Mabes Polri agar memberikan Perlindungan hukum dan Perhatian atas Perkara ini.

Alpaolo menambahkan, beliau sangat mengesalkan upaya penegakkan hukum Kapolres Tapsel yang mana beliau adalah mantan penyidik KPK terkesan mempeti es kan kasus ini padahal kalau Kapolres lain lebih respek dan tanggap menyikapi masalah seperti ini.

Sementara Kapolres Tapsel, AKP Ronny Santana, saat dikonfirmasi melalui WA resminya pada Selasa (4/4/17) mengatakan, Perkara tersebut masih dalam proses sidik pemeriksaan para saksi dan pengumpulan barang bukti.

@Robert N (R9)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments