Minggu, Juli 25, 2021
BerandaBawaslu Jabar Masih Menunggu Petunjuk Teknis, Untuk Pembentukan Pansel Panwas Kabupaten/Kota
Array

Bawaslu Jabar Masih Menunggu Petunjuk Teknis, Untuk Pembentukan Pansel Panwas Kabupaten/Kota

FAKTA PERS – PURWAKARTA.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat dalam waktu dekat akan membentuk panitia seleksi (Pansel). Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota di Jawa Barat secara serentak.

Panwas ditingkat kabupaten/kota sebanyak 3 orang, di kecamatan 3 orang, di kelurahan/desa 1 sampai 5 orang, dan di TPS 1 orang.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Drs. Harminus Koto mengatakan, dalam waktu dekat akan membentuk Pansel untuk Panwas di 16 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. “Kami sedang menunggu petunjuk teknis dari Bawaslu RI, nanti akan dibentuk tim seleksi ditingkat provinsi. Lalu tim seleksi akan bekerja selama dua bulan, untuk menyeleksi Panwas di kabupaten/kota secara serentak,” jelas Harminus.

Harminus juga menekankan pentingnya integritas dan independensi panwaslu. “Proses seleksi calon Panwas sangat ketat, kita melakukan rekam jejak. Integritasnya dalam pengujian kita, lalu track recordnya selama ini berada dalam pengawasan,” terang Harminus usai sosialisasi pengenalan kelembagaan pengawas pemilu Pilkada serentak Jawa Barat tahun 2018 di Hotel Harper Purwakarta, Jawa Barat, selasa (23/5).

Terkait pendanaan, kata dia, bersumber dari pemerintah daerah. “Kalau pendanaan panwas itu, jelas dari pemerintah daerah. Karena pemda wajib menyediakan anggaran untuk pilkada didaerahnya. Kebutuhan anggaran Panwas untuk pilkada 2018 di Purwakarta sebesar Rp. 8 Milyar,” tandasnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, selain pengawasan dan penindakan, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara atau sengketa pemilu. “Putusan Bawaslu itu final dan mengikat, termasuk bisa mendiskualifikasi peserta pemilu,” tegasnya.

Menurutnya, setiap orang yang menerima dan memberi money politik, sembako dan lainnya akan mendapat hukuman. “Setiap orang yang memberi dan menerima money politik, sembako dan lainnya akan mendapat hukuman. Dibeberapa daerah, putusan hukuman pidana pemilunya lumayan besar, tiga tahun dan dendanya sampai 100 juta lebih,” pungkas Harminus. (rom)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments