Kamis, Mei 13, 2021
BerandaGNPK Desak KPK Selidiki WTP di Daerah
Array

GNPK Desak KPK Selidiki WTP di Daerah

FAKTA PERS – MALANG.

Terkait penangkapan salah satu pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat, ternyata bereaksi di daerah, terbukti Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Malang Raya Jawa Timur meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan jual beli WTP (wajar tanpa pengecualian) hasil pemeriksaan BPK di daerah.

Dalam hal ini, permintaan tersebut dilontarkan oleh Ketua GNPK Malang Raya, Alex Yudawan, Senin (29/5/2017). Dia berkeyakinan kasus jual beli status WTP untuk hasil pemeriksaan APBD dan APBN itu tak hanya terjadi di pusat.

“Saya yakin praktik jual beli WTP itu tak hanya terjadi di Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi, sebab di daerah-daerah seperti kota dan kabupaten atau provinsi tak jauh beda,” ujar Alex Yudawan.

Menurut dia kasus di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan salah satu bukti. Beberapa pejabat BPK dan staf serta pejabat di kementerian yang tertangkap KPK lewat OTT itu tak perlu dibantah lagi.

Untuk itu, dia berharap agar KPK juga bisa menangani kasus yang terjadi di daerah. Apalagi, dia mengaku sempat melaporkan adanya dugaan jual beli status WTP yang diterima Pemkot Batu dari BPK itu ke KPK.

Ditegaskan olehnya, sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari KPK. Padahal, laporan itu juga disertai bukti adanya rekaman penggalangan dana yang dilakukan pejabat Pemkot Batu untuk menyuap oknum BPK.

Bahkan dia menyesalkan, bahwa predikat WTP untuk Pemkot Batu itu diterima setiap tahun. Sementara, untuk tahun 2016 dan 2017 ini Pemkot Batu dikabarkan bakal menerima predikat WTP lagi.

“Ya , kami punya dasar untuk meragukan pemberian predikat WTP itu dari BPK benar-benar obyektif. Sebab, secara atministrasi terkait rietribusi pajak hiburan dan tempat wisata saja masih menunggak hingga puluhan miliar rupiah,” tandasnya.

Ditambah lagi, lanjut dia, dengan beredarnya rekaman yang isinya penggalangan dana pada semua SKPD di Pemkot Batu. Penggalangan dana yang dipimpin pejabat penting itu diduga untuk menyuap oknum BPK.

“Yang pasti, Saya berharap agar KPK atau Kejari melakukan investigasi terkait pemberian predikat WTP pada Pemkot Batu. Sehingga tidak menimbulkan spekulasi bagi banyak kalangan,” pungkas dia.

(Putut)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments