oleh

Tahun 2017, SAKIP Pemkab Purwakarta Ditargetkan Dapat Rangking B

-Daerah-296 views

 

FAKTA PERS – PURWAKARTA.

Pemkab Purwakarta menargetkan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2017 mendapat rangking B.

Target ini dinaikkan, karena pada tahun 2016 hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Purwakarta mendapat point 50,01 dengan rangking CC, Pemkab Purwakarta berada di urutan 25 dari 28 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Purwakarta, Ir. Tri Hartono mengungkapkan, hasil evaluasi SAKIP Pemkab Purwakarta pada tahun 2016 mendapat rangking CC.

“Rangking CC dengan 50,01 point, disebabkan keterlambatan jadwal penyampaian laporan SAKIP ke Kemen PAN-RB. Kalau secara substansi, rata-rata di Jawa Barat hampir sama,” jelasnya.

Menurutnya, pada SAKIP itu adalah bagaimana kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. “Semua yang kita laksanakan, ada dalam perencanaan. Didalam merencanakan, kita membutuhkan pembiayaan yang besar seperti usulan-usulan, tetapi kemampuan anggaran terbatas. Itu juga ada persentasenya, misalnya pencapaian pendapatan tahun 2016 hanya 86%. Itu juga masuk dalam penilaian SAKIP,” ujarnya.

Ia melanjutkan, SAKIP kabupaten diambil dari laporan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Semua OPD mempunyai kewajiban menyusun LAKIP, lalu dirangkum oleh Bappeda. Itu menjadi performance kabupaten,” terang Tri di kantornya.

Dijelaskan Tri, Kalau SAKIP itu fokusnya pada pembidangan. “Misalnya, bidang pariwisata mendapatkan alokasi anggaran untuk sasaran ini. Benefitnya, bagaimana menjaring wisatawan itu untuk bisa mengeluarkan uangnya di Purwakarta, untuk membangkitkan ekonomi rakyat, multi effectnya terhadap usaha kecil masyarakat.”

Ditahun 2018, kata dia, untuk penilaian SAKIP tahun 2017, provinsi Jawa barat dipacu untuk bisa mendapat nilai B. “Seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat yang saat ini mendapat nilai CC dan C, ditahun 2018 dipacu dapat rangking B. Strateginya, ketepatan waktu menyusun dan pelaporan. Ketepatan dan keakuratan laporan dari OPD-OPD yang masuk ke Bappeda, termasuk realisasi anggaran dalam laporan keuangan,” tutup Tri Hartono. (rom)

Komentar

News Feed