Selasa, Juli 27, 2021
BerandaBupati Purwakarta Berharap POM Mini Memiliki Payung Hukum
Array

Bupati Purwakarta Berharap POM Mini Memiliki Payung Hukum

Fakta Pers – Purwakarta.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi meminta Pemerintah Pusat agar membuat Payung Hukum Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di POM Mini. “Para pelaku UMKM distribusi BBM di POM mini, agar memiliki payung hukum dalam menjalankan usahanya. Sehingga ke depan, mereka dapat memperoleh legalitas dari Pemerintah,” ujarnya.

Ia pun berharap tidak ada perbedaan harga beli BBM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, di POM Mini dengan seluruh SPBU di daerah-daerah. “Saya akan mengirim surat ke Presiden Jokowi terkait hal ini, sebab masyarakat sangat merasakan langsung manfaat dari keberadaan POM mini ini. Dimana, saat ini sudah tersebar hingga ke pelosok perkampungan,” kata Dedi saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan DPW Aliansi Pengusaha POM Mini Indonesia (APPMI) Jawa Barat, di Bale Maya Datar kompleks Sekretariat Daerah Pemkab Purwakarta, Jawa Barat, sabtu (10/6).

Ia mengatakan Pelayanan para pelaku UMKM langsung dirasakan oleh masyarakat kecil, terutama di wilayah terpencil. “Saya kira, Pemerintah harus bisa mengatur harga penjualan, harus sama dengan SPBU,” jelas Dedi.

Dedi mengakui peran para pelaku usaha POM Mini menyediakan akses kepada masyarakat untuk memperoleh BBM. “Saya kira peran mereka luar biasa, menyediakan akses memperoleh BBM untuk daerah yang tidak bisa mengakses SPBU secara langsung,” katanya.

Untuk itu, menurutnya, kedepan Pertamina bisa langsung memberikan jatah BBM kepada mereka di daerah terpencil. “Ini akan berdampak pada harga penjualan, bukan hanya di Purwakarta saja, tetapi seluruh Indonesia,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPW APPMI Jawa Barat, Deden Dinar Mukti mengapresiasi gagasan Bupati Purwakarta ini. “secara organisasi maupun personal, gagasan tersebut menjadi harapan para pelaku UMKM POM Mini juga,” katanya.

Menurutnya, harga jual BBM di POM mini, selama ini masih ditentukan dari selisih harga di SPBU, dengan keuntungan yang diambil oleh pelaku usaha POM Mini dalam setiap liter BBM. “Kami mendukung gagasan ini, karena memang tidak ada regulasi penentuan harga. kami hanya menghitung selisih saja untuk keuntungan usaha, maksimal Rp. 1.000 dari harga beli kami dari SPBU terdekat,” katanya.

Deden menjelaskan bahwa selama ini para pelaku UMKM POM Mini tidak memiliki kejelasan status. “Padahal secara sistem, pengukuran dan kalibrasi, juga akurasi mesin yang mereka miliki selalu rutin dilakukan pengecekan, hal ini dilakukan untuk menjaga takaran BBM yang mereka jual. sesuai dengan takaran BBM yang mereka beli dari SPBU. pengukurannya jelas, bisa dicek, pasti pas,” pungkasnya. (rom)
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments