oleh

DPD PDI Perjuangan Muara Enim: “Tidak Ada Mahar Politik dalam Pilkada Kabupaten Muara Enim”

-Daerah-255 views

 

H. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM

FAKTA PERS – MUARA ENIM.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan yang juga Ketua DPRD Provinsi Sumatra Selatan H. Giri Ramanda Kiemas SE, MM mengatakan, “di PDIP  tidak ada mahar politik dalam Pilkada Kabupaten Muara Enim Periode  2018-2023 ini dalam menentukan para Calon Bupati maupun calon Wakil Bupati untuk diusung oleh PDIP, namun kalau biaya Ongkos Politik itu pasti ada,”

Hal tersebut disampaikan Giri saat berbuka puasa bersama dengan Awak Media, Tokoh Masyarakat, dan pengurus PDIP Muara Enim di salah satu Rumah Makan, Kota Muara Enim, Rabu (21/06/2017). Mahar politik itu diidentikkan dengan sejumlah uang yang dipenuhi Pasangan Calon untuk dapat diusung dalam Pilkada.

Menurut Giri, terkait Pilkada Muara Enim 2018 mendatang, partainya akan melakukan survei terlebih dahulu terhadap para calon yang ada di setiap daerah, PDIP akan mengutamakan Kader mereka terlebih dahulu, dengan catatan jika Kader mendapat nilai 8 (Delapan) maka Calon di luar Kader lebih tinggi supaya dapat diusung PDIP.

“Kita akan melihat dulu dari hasil Survei apakah PDIP lebih bagus berada di nomor 1 atau 2 Kita berharap kedua-duanya bagus. Namun yang terpenting adalah Kader dari kita,” kata Giri.

Giri melanjutkan, DPC akan dikumpulkan setelah DPP melakuka Fit and Propertest terhadap para kandidat Calon Kepala Daerah yang akan diusung oleh PDIP,” ujarnya.

“DPD PDIP Sumsel sudah ada lembaga Survei Independen yang kredibel dan hasilnya tepat lembaga tersebut rekomendasi DPP PDIP dan tidak ada hubungan dengan kandidat yang akan diusung survei tersebut masih setahun lagi, hingga November nanti survei dan semua kandidat akan memiliki kesempatan trend kecenderungan naik,” jelas Giri.

Terkait pembicaraan koalisi PPP dan Partai Demokrat, Giri mengatakan semua kemungkinan terbuka untuk berkoalisi. “Konsekuensi seorang Kepala daerah mempunyai banyak kursi akan mendapatkan dukungan murni dari legislatif dan tidak ada mahar, untuk biaya politik,” pungkasnya. (Ahmad Sukri)

Komentar

News Feed