Kamis, Mei 13, 2021
BerandaPerda 2 Tahun 2016 Dinilai Merugikan Masyarakat,  Mahasiswa Gugat Gubernur dan DPRD...
Array

Perda 2 Tahun 2016 Dinilai Merugikan Masyarakat,  Mahasiswa Gugat Gubernur dan DPRD Jambi 

FAKTA PERS – JAMBI.

Melalui beberapa kajian ilmiah dan beberapa kali melakukan diskusi dengan beberapa pakar tentang kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi, Perda No 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan pengendalian pembakaran hutan yang dinilai masyarakat Jambi sangat merugikan para petani di wilayah provinsi Jambi.

Akhirnya Syaiful Sulaiman, Kordinator Aliansi Mahasiswa Jambi resmi menggugat Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi ke Pengadilan Negri Jambi pada tanggal 2 Juni 2017.

Syaiful Sulaiman didampingi kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Rumah Garam Jusairi, SH dan Zulkarnai, SH, MH resmi mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jambi dengan No. Reg. 57/pdt.6 /2017/PN.Jambi.

Saiful menjelaskan, “gugatan yang kita lakukan terhadap Gubernur dan DPRD Jambi itu terkait Perda No.2 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi. Dalam pasal 6 Ayat 2 disebutkan, “Pemerintah memfasilitasi peralatan tanpa bakar” yang menurut kami pemerintah memiliki tedensi bahwa peralatan itu harus dan mutlak untuk diadakan.”

“Kenapa pemerintah dan DPRD  menggunakan kata peralatan, bukan teknologi? Seharusnya kata peralatan menggunakan kata teknologi. Teknologi lebih menyesuaikan dan tentu mendapat kajian akademisi karena kita perlu para pakar dan ahli teknologi.” lanjut Syaiful.

Di samping itu, Perda yang dibuat Pemprov Jambi itu dinilai sangat merugikan masyarakat petani ladang dan lain sebagainya. Karena menurutnya, satu hal yang tidak mungkin dilakukan petani ladang atau sejenisnya dengan tidak membakar, kalau ingin menanam padi sayur dan lainnya.

“Saat ini pemerintah belum menentukan apa alat atau tekhnologi pengganti selain dibakar untuk membuka ladang dan kebun. Sementara hampir 60% masayarakat di Provinsi Jambi ini mengantungkan hidup dengan bertani ladang dan berkebun karet,” katanya.

“Sementara Perda yang dibuat itu mengancam keberlansungan hidup para petani Jambi. Kami semua bisa sekolah seperti sekarang ini dari hasil tani karet orang tua kami di Jambi. Kalau membuka hutan dengan cara membakar tidak boleh dilakukan, sementara perusahaan besar bebas saja membakar,” jelasnya.

Syaiful berharap, melalui gugatan ini pihak pemerintah daerah didiharapkan dapat mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi, agar tidak menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat Jambi untuk bercocok tanam dan berladang. (HL)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments