Jumat, Juli 30, 2021
BerandaULP Kabupaten Bogor Kembali Menjadi Sorotan Sejumlah Kontraktor
Array

ULP Kabupaten Bogor Kembali Menjadi Sorotan Sejumlah Kontraktor

FAKTA PERS – BOGOR.

ULP (unit layanan pengadaan) Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan sejumlah kontraktor. Pasalnya lelang yang terpampang di LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) Kabupaten Bogor yang diberi kode 5122601, syarat kualifikasi yang diminta dalam lelang tersebut diduga kuat tidak berkesinambungan dengan nama Paket, sehingga menjadi perbincangan hangat di kalangan kontraktor.

Paket Belanja Modal Pengadaan Gedung Puskesmas Pada Kegiatan Rehabilitasi Puskesmas Ciapus (Konstruksi). Tahun Anggaran 2017-APBD dengan nilai Pagu Rp. 900.000.000, dalam syarat kualifikasi diminta SBU (sertifikat badan usaha): klasifikasi pengawasan rekayasa dengan sub klasifikasi jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung (RE 201), kualifikasi bidang usaha kecil yang masih berlaku.

IUJK (ijin usaha jasa konstruksi): jasa pengawas konstruksi (konsultan), klasifikasi pengawasan rekayasa dengan sub klasifikasi jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung (RE 201), kualifikasi bidang usaha kecil yang masih berlaku.

Dalam lelang tersebut seharusnya syarat kualifikasi yang diminta adalah IUJK dan SBU sub klasifikasi jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan (BG 008)nyang masih berlaku. Sehingga berhubungan dan berkesinambungan dengan Paket Belanja Modal Pengadaan Gedung Puskesmas Pada Kegiatan Rehabilitasi Puskesmas Ciapus (konstruksi).

Salah seorang pengusaha salah satu anggota organisasi jasa konstruksi Kabupaten Bogor menyampaikan SBU dan IUJK yang diminta pada syarat kualifikasi dalam lelang yang diberi kode 5122601 tersebut tidak ada hubungannya dengan Paket Belanja Pengadaan Modal Pengadaan Gedung Puskesmas Pada Kegiatan Rehabilitasi Puskesmas Ciapus (konstruksi), sehingga kuat dugaan ULP sengaja untuk mengulur waktu proses lelang sebab lelang tersebut diduga akan  dibatalkan karena akan disanggah peserta lelang.

Pihaknya juga menambahkan, seandainyapun dilanjutkan berarti hanya orang-orang tertentu yang dapat mengikuti lelang tersebut. Kuat dugaan adanya Badan Usaha/Kontraktor tertentu yang sudah disiapkan menjadi pemenang lelang.

Menyoroti permasalahan tersebut, sejumlah kontraktor berharap agar APIP (aparat pengawas intern pemerintah) melakukan pengawasan, sebab dalam Peraturan LKPP, ULP dilarang menambah persyaratan kualifikasi. Mereka juga meminta Sekda (sekretaris daerah) Kabupaten Bogor selaku pimpinan ULP mengevaluasi kinerja ULP.

(lu)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments