Senin, Agustus 2, 2021
BerandaCak Imin Terbitkan Tiga Ultimatum Petani Tebu Wajib Jadi Perhatian Serius Pemerintah
Array

Cak Imin Terbitkan Tiga Ultimatum Petani Tebu Wajib Jadi Perhatian Serius Pemerintah

FAKTA PERS – MALANG.

Terkait adanya pemberlakuan Pajak Penambahan Nilai (PPN) 10 persen atas gula pasir yang berasal dari tebu rakyat oleh Pemerintah Pusat, membuat seluruh petani tebu di Indonesia bereaksi keras.

Dengan kondisi demikian, ternyata berbagai protes petani tebu telah meretas masuk ke ruang wakil rakyat dan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Perpajakan sampai di tingkat Provinsi dan Daerah.

Keadaan inilah yang membuat Koperasi Primer Tebu Rakyat (KPTR) beserta ratusan petani tebu menggalang kekuataan dalam mengupayakan percepatan keluarnya Juknis maupun Surat Edaran (SE) dari Pemerintah mengenai pencabutan kebijakan PPN 10 persen melalui Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Cak Imin, panggilan Ketua DPP Partai PKB Muhaimin Iskandar, menegaskan akan berada di garda depan dan pasang tubuh apabila pemerintah terus melanjutkan kebijakan pengenaan PPN 10 persen gula pasir yang dibebankan kepada petani tebu.

“Sejak awal tahun lalu, sikap kami jelas hentikan kebijakan PPN yang membuat petani tebu semakin sengsara,” kata Cak Imin dalam sambutannya kepada seluruh petani tebu, asosiasi petani tebu serta pemerintahan daerah Kabupaten Malang, Selasa (25/7/2017) di PG Krebet Baru Bululawang.

Ditegaskan olehnya,  tiga ultimatum yang disuarakan selama ini kepada pemerintah dari petani tebu harus dijadikan perhatian khusus dan segera ditindaklanjuti. Sementara, tiga ultimatum yang lahir tersebut, mengenai penolakan keras atas segala pajak yang memberatkan petani tebu, khususnya PPN 10 persen.

Kedua adanya wacana penghapusan subsidi pupuk bagi petani dalam kondisi pertanian di tahun ini yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan, baik cuaca maupun hama. “Di sini kita tegaskan, subsidi pupuk wajib dipertahankan. Kita tidak boleh takluk oleh intervensi asing manapun,” tandas Cak Imin.

Lebih lanjut diungkapkan olehnya, ultiimatum ketiga yang nantinya akan dibuatkan surat resmi dari Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang adalah akses kredit bagi petani masih sangat sulit sehingga membuka peluang kembali masuknya lintah-lintah darat.

Menurut dia, sampai saat ini Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang masih belum begitu optimal dirasakan petani. Bahkan bunga yang dikenakan yaitu 9 persen dirasa sangat tinggi bagi petani yang ada di Kabupaten Malang dan idealnya, bunga yang diterapkan sekitar 3 sampai 5 persen.

“Sampai saat ini Kami terus melakukan berbagai pendekatan kepada pemerintah dalam berbagai rapat dengan perpajakan maupun dengan kemenkeu RI. Hasil dari berbagai pertemuan tersebut adalah akan segera dikeluarkannya Juknis maupun surat edaran dari pemerintah untuk pembatalan PPN 10 persen bagi petani tebu,” pungkas Cak Imin. (Putut)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments