Selasa, Juli 27, 2021
BerandaDitanya Terkait Realisasi Pembangunan Dana Desa, Kades Sosopan Dinilai Tidak Transparan
Array

Ditanya Terkait Realisasi Pembangunan Dana Desa, Kades Sosopan Dinilai Tidak Transparan

FAKTA PERS – PADANG LAWAS.

Pembangunan fisik Dana Desa Tahun Anggaran 2017 tahap I sebesar 60% di Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, tidak transparan, pasalnya baleho Dana Desa maupun plank merek pembangunan tidak ada.

Kepdes Sosopan Zulhuddin saat dikonfirmasi Fakta Pers pada Sabtu (22/7/2017) di kediamannya mengaku tidak mengetahui berapa anggaran dana desa yang telah diterima desanya dan kapan dana diambil dengan alasan pengambilan dana tersebut ke Perbankan yaitu BRI Cabang Sibuhuan secara bertahap.

“Saya tidak ingat berapa dana desa yang kami terima untuk tahap I ini yang 60% sedangkan mengenai kapan dana tersebut pertama kali diambil ke BRI Cabang Sibuhuan, saya juga lupa, karena penarikannya secara bertahap, yang jelas saat ini tahap pekerjaan pembangunan fisik sudah 35%”, ungkapnya.

Kepdes Zulhuddin mengaku bahwa aparatur desanya difungsikan sesuai tupoksi, sedangkan untuk proses pengerjaan fisik tidak semua dikerjakan oleh warga Sosopan yang berjumlah 500 KK dengan alasan bahwa penduduk di desa tersebut juga dihuni oleh warga desa lain di kecamatan tersebut, salah satu contohnya seperti Kepdes Simaninggir yang juga tinggal di Desa Sosopan.

Sedangkan untuk pembuatan RPJMDes itu, Kepdes juga mengaku tidak dikerjakan dari warga maupun aparatur desa. Namun, ada pihak yang membantu, sedangkan saat ditanyai apakah TA (Tim Ahli) ikut serta dalam pembinaan, Kepdes mengaku tidak mengetahui apa peran dan keikutsertaan mereka.

Keterbukaan informasi dan transparansi pengelolaan dana desa sangat penting demi mencegah penyimpangan dana dan itu adalah hak warga negara yang dijamin pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Kepdes Sosopan Zulhuddin dengan beralasan lupa, tidak transparan dan tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Kepdes Sosopan Zulhuddin merasa tidak bisa diberhentikan dari jabatannya karena warga yang memilihnya langsung melalui Pilkades, sesuai UU Desa Pasal 28 F ayat (1), Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran dan tulisan, dan apabila tidak diindahkan, tindakan selanjutnya adalah pemberhentian sementara yang dilanjut dengan pemecatan.

(R9)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments