oleh

DPRD Tidore Diminta Jangan Asal Buang Opini di Media

-Daerah-238 views

FAKTA PERS – TIDORE KEPULAUAN.

Sering memberikan opini di berbagai media cetak maupun online soal kinerja Pemerintahan Daerah yang dinahkodai Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen, terutama menyangkut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta janji politik semasa berkampaye, salah satunya soal pembayaran insentif syara 500 ribu perbulan yang dikritisi oleh salah satu anggota Dewan Tidore, membuat Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, S.E., angkat bicara.

Wawali menilai apa yang disampaikan oleh anggota Dewan tersebut tidak melalui pengkajian sisi mekanisme yang baik. Sebab menurut Muhammad Sinen, pihaknya sebelum melakukan sesuatu telah melalui tahapan demi tahapan lewat pengkajian yang komprehensif.

“Bekerja di wilayah yang tidak sesuai itu kan tidak mungkin, sebelum teman-teman di DPRD berpikir, kita di eksekutif sudah berfikir. Jadi torang (kami-red) juga melakukan sesuatu itu torang kaji dari sisi mekanismenya, semua itu torang kaji,” terang Wawali saat ditemui di kantor Walikota Tidore, Rabu (05/07/17) pagi.

Menurut orang nomor dua di Kota Tidore tersebut, harusnya pihak DPRD tidak asal mendengar informasi sepihak, kemudian tampa melakukan konfirmasi sudah main buang opini ke media.

“Torang juga berharap teman-teman di DPRD jangan cuman mendengar informasi sepihak. Kan begitu? Coba konfirmasi di pemerintah daerah jangan cuman main buang opini di media. Seakan-akan tidak ada ruang pemerintah daerah dengan DPRD,” tutur Wawali.

Menurut Ayah Erick sapaan akrab Muhammad Sinen, bahwa penyelenggara pemerintah daerah itu ada dua yakni, DPRD dan Pemerintah. Olehnya itu bukan Pemda dengan DPRD saling merivet.

“Penyelenggaraan pemerintah daerah ini kan ada dua, DPRD dengan Pemda. Bukan Pemda sama DPRD saling merivat. Jadi pemda melakukan sesuatu itu lewat kajian. Itu sudah ada  persetujuan dari pemerintah maupun komunikasi serta kesepakatan dengan masyarakat.  Dan itu memang hak pemerintah, bukan pemerintah berdiri di depan berhadapan dengan rakyat, itu tidak! Apa yang kami lakukan ini demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini butuh dukungan dari DPRD dari partai politik yang ada di Kota Tidore Kepulauan,” jelas Muhammad Sinen.

Untuk itu, dirinya berharap serta meminta kepada pihak DPRD agar dapat fokus pada tugas masing-masing sehingga apa yang diharapkan rakyat dapat terwujud.

“Saya cuman minta teman-teman di DPRD mari kita fokus pada tugas kita masing-masing. Tugas DPRD apa? tugas pemerintah daerah apa? Sehingga kita saling mendukung agar apa yang diharapkan masyarakat Tidore secara umum itu bisa berjalan dengan aman. Itu yang di harapkan,” harapnya.

Sementara terkait dengan janji politik yang disinggung salah satu anggota DPRD dari fraksi Partai Nasdem, Muhammad Sinen membantah bahwa tidak seperti itu. Sebab menurut Wawali, apa yang disampaikan itu belum bisa terpenuhi 100 persen karena kemampuan keuangan daerah yang belum stabil. Sehingga dialihkan ke desa. Muhammad Sinen juga meminta agar anggota Dewan tersebut bisa membaca dan lakukan kordinasi dengan PMD.

“Tolong baca dan tolong kordinasi dengan PMD. Sekalipun  janji politik perbulan 500 ribu, namun itu belum bisa di penuhi 100 persen. Karena kemampuan keuangan daerah tadi. Kenapa itu dialihkan ke desa? Karena dana desa itu lebih besar. Maka ini sudah tidak bisa lagi dibebankan ke APBD. Itu mekanisme aturannya. Jadi tolong baca itu jangan kemudian salahkan pemerintah daerah terus,” tegas Wawali.

(ss)

Komentar

News Feed