oleh

Kirim ke Pabrik Kena Pajak 10 Persen, Petani Tebu Menjerit

-Daerah-194 views

FAKTA PERS – MALANG.

Peraturan terbaru Menteri Keuangan RI, yang rencananya diterbitkan perihal pajak tebu sebesar 10 persen. Ternyata, membuat petani tebu di wilayah Kabupaten Malang Jawa Timur bagian selatan terpukul, yang mengakibatkan keterpurukan dalam situasi sulit.

Kalau diamati lebih jauh, akibat dari peraturan tersebut banyak sejumlah lahan tanaman tebu terpaksa belum dipanen, meski tebunya sudah menua. Mengapa demikian, karena ongkos panen tebang tebu cukup mahal, apalagi ditambah pajak pemerintah 10 persen.

Dalam hal ini, Hari, salah satu petani tebu yang berasal dari Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, menuturkan bahwa akibat kebijakan pemerintah soal pajak, praktis musim panen tebu tahun ini para petani mengalami kerugian.

“Coba perhatikan, saat kirim tebu ke pabrik, itu dikenakan pajak 10 persen. Dengan kondisi ini, terus Kita harus mengadu kepada siapa,” ujar Hari, Selasa (04/07/2017), malam saat ditemui dirumahnya.

Lebih lanjut dijelaskan olehnya, kalau dihitung ongkos memanen tebu di wilayahnya selama ini mencapai 6 ribu hingga 8 ribu rupiah per kwintalnya. Sedangkan selama proses panen, ada tambahan makan dan minum untuk pekerja, ditambah lagi biaya angkutan menuju pabrik gula.

“Yang jelas ongkos untuk buruh pemanen itu bervariasi di setiap desa, kalau dihitung pengeluaran Kami banyak. Ada lagi rencana penarikan pajak pemerintah. Sampai kapan Kami harus memutar otak seperti ini?” tandas Hari.

Hari berharap, pemerintah harus meninjau kembali soal kebijakan rencana pemberlakuan peraturan perihal pajak 10 persen. Karena selama inipun, bayangan keuntungan besar yang diperoleh petani tebu nyatanya masih mengambang.

Menurut dia, hasil panen tebu yang dikirim ke pabrik, yang mana langsung masuk mesin penggilingan di pabrik ternyata pihak petani pun masih belum mengetahui harga jual secara pasti. Meski memperoleh uang usai tebu tersebut sudah masuk pabrik. Itupun baru satu minggu diterimanya.

“Kalau memang kondisi yang tidak ada keterpihakan terhadap petani tebu, lebih baik tanam padi saja. Daripada kerja bakti yang tidak menguntungkan di sisi materi,” pungkas dia.

Seperti yang telah diketahui, sebagian besar di wilayah Kabupaten Malang terutama bagian selatan dipenuhi area lahan penanaman tebu. Ini dikarenakan, kultur tanah yang cocok untuk tanaman ini.

Seandainya, peraturan pemerintah dalam hal ini peraturan Menteri Keuangan perihal pajak 10 persen diberlakukan, jelas petani tebu menjerit. Apabila, petani tebu mengalihkan ke tanaman lain yang lebih menguntungkan, pastinya pemerintah yang akan rugi, terutama pemerintah daerah setempat. (Putut)

Komentar

News Feed