oleh

Mantan Walikota Malang Angkat Bicara Soal Pencopotan Papan Reklamenya

-Daerah-281 views
Mantan Walikota Malang Peni Suparto.

FAKTA PERS – MALANG.

Terkait polemik pencopotan baliho Red Army oleh Satpol PP Kota Malang Jawa Timur, membuat mantan Walikota Malang Peni Suparto angkat bicara. Hal ini terjadi karena simbol lambang organisasi bentuknya dinilai tidak sesuai ideologi Pancasila.

Dalam hal ini, terang-terangan tokoh masyarakat ini tegas membantah baliho yang terpasang di titik jalan utama itu tidak ada sama sekali kaitanya dengan paham komunisme. Dalam acara yang diadakan di sebuah rumah makan, Rabu (05/07/2017), dihadiri seluruh pengurus Red Army Kota Malang.

“Penafsiran masyarakat tentang lambang bintang emas itu sudah terlalu jauh. Lambang bintang emas merupakan salah satu dari lima lambang yang terdapat pada pancasila. Sila pertama Pancasila berlambang bintang,” kata Peni.

Ditegaskan Peni, untuk menyatakan sikap setelah mencermati berkembangnya berita dan opini terkait pembongkaran bando Red Army, organisasi yang didirikan Peni. Ada lima poin dalam pernyataan sikap tersebut.

“Pertama, kami adalah warga negara yang setia kepada Pancasila dan memiliki komitmen untuk turut menjaga keutuhan NKRI. Komitmen kebangsaan ini selalu menjadi dasar bagi kami dalam bertindak dan berorganisasi,” tegas dia.

Lebih lanjut dijelaskan olehnya, Kedua, dari poin 1 di atas, segala identitas dan simbol yang melekat dalam diri kami selalu berada dan tunduk pada koridor Pancasila dan NKRI. Adapun di antara itu (identitas atau simbol) yang mengandung polemik, dapat dikoreksi dan didiskusikan.

Ketiga, kami menghargai dinamika, kritik dan perbedaan pendapat, terutama yang menyangkut identitas nama komunitas “Red Army” sebagaimana yang tertulis di bando jalan raya bahwa identitas tersebut mengundang ‘kontroversi linguistik’ yang berpotensi mengundang salah tafsir.

Ditegaskan Peni, Red Army yang tertulis di bando sama sekali tidak berhubungan dengan ideologi komunisme, tidak ada relevansinya dengan aliran “politik kiri” mana pun. Melainkan digunakan atas pertimbangan diksi, dua kata yang mudah disebutkan sejarah. Program dan kegiatan-kegiatan kami selama ini selalu terbuka dan terdokumentasikan oleh banyak media massa.

Kelima, dari poin 3 dan 4, kami putuskan tidak akan lagi menggunakan identitas tersebut dan mohon maaf apabila penggunaan nama atau frasa tersebut telah menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat,” pungkas dia.

(Tikno)

Komentar

News Feed