oleh

Tiga Raperda Prakarsa Bupati dan Dua Raperda Prakarsa DPRD Purwakarta Dilanjutkan Pembahasan ke tingkat Pansus

-Daerah-252 views

FAKTA PERS – PURWAKARTA.

DPRD Kabupaten Purwakarta mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Usulan Raperda ini agar masyarakat miskin mendapat jaminan terpenuhinya hak hukum yang berkeadilan.

Raperda prakarsa DPRD ini disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampemperda) DPRD, Um Sulaeman, dalam rapat paripurna tingkat pertama dalam rangka pembahasan Raperda. Ia memaparkan Raperda bantuan hukum bagi rakyat miskin, untuk melindungi hak konstitusi setiap warga negara.

“Menjamin hak mendapat akses keadilan kepada masyarakat, dilaksanakan secara merata yang berkeadilan menjamin kedudukan yang sama dihadapan hukum,” jelas Um Sulaeman.

Sementara, jawaban Bupati atas usul raperda DPRD ini melalui Wakil Bupati Purwakarta Dadan Koswara mengapresiasi langkah DPRD mengusulkan Raperda Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. Negara wajib menjamin hak konstitusi setiap warga negara dan bertanggung jawab memberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

“Tata cara dan pendanaannya perlu diatur dalam perda. Kami menerima usulan DPRD, namun perlu dipertimbangkan pendanaannya dan dicari sumber pendanaannya,” papar Dadan.

Dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (7/7), membahas lima Raperda. Tiga Raperda prakarsa Bupati, yakni tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD 2016, Perubahan atas Perda No. 15 Tahun 2013 tentang RPJMD 2013-2018 dan Raperda tentang Desa Berbudaya. Sementara, dua Raperda lainnya prakarsa DPRD yakni, tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD serta Raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Dalam pemandangan umum fraksi, Fraksi PDI P berpandangan Raperda yang diusulkan atau prakarsa Bupati Purwakarta yakni, Raperda PP APBD 2016 agar dalam pembahasannya tidak terlalu lama. Lalu, untuk Raperda RPJMD 2013-2018 agar disesuaikan dengan peraturan perundangan yang lain.

Adapun Raperda Desa Berbudaya, untuk penguatan tugas dan fungsi diperlukan regulasi lokal yang terintegrasi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta mengakomodir kearifan lokal. Fraksi Kebangkitan Bangsa berpandangan sangat mendukung usulan tersebut dijadikan perda. Sementara, Fraksi Golkar, Gerindra, PPP, Nasdem, Hanura, Amanat-Demokrat tidak membacakan Pemandangan umum fraksinya, Namun langsung menyerahkan kepada Ketua DPRD.

Dalam Rapat Paripurna, Ketua DPRD, Sarif Hidayat memutuskan pembahasan kelima Raperda tersebut secara detail oleh Panitia Khusus (Pansus), dimana dibagi menjadi tiga Pansus.

(rom)

Komentar

News Feed