oleh

39 Desa di Halteng Ikuti Sosialisasi TP4D dan Pengguna Dana Desa

-Daerah-304 views

FAKTA PERS – HALMAHERA TENGAH.

Ketua Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Kasi Intel Rully Lamusu SH, Kamis, (24/8/17) pukul 9.00 WIT menggelar Sosialisasi Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang berlangsung di aula Kantor Kejaksaan Negeri Halteng. Kegiatan tersebut di lakukan secara serempak di Indonesia dan khususnya Halteng baru di ikuti 39 Desa dari 61 Desa. Karena 26 Desa saat ini masih melaksanakan pemilihan Kepala Desa sehingga kegiatan ini kami lakukan dua kali,” ungkap Ketua Tim TP4D Rully Lamusu SH kepada Fakta Pers diruang kerjanya usai kegiatan.

Ketua Tim mengatakan hal ini di lakukan karena masih banyak Kepala Desa dan perangkatnya masih belum memahami tata cara pengelolaan keuangan Dana Desa sehingga sering ada yang tersandung masalah hukum terkait penggunaan dana desa,” katanya.

Untuk itu, tujuan sosialisasi ini untuk melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan anggaran sehingga para Kepala Desa diminta mengajukan permohonan pengawalan dan pendampingan penggunaan dana desa, agar pelaksanaan penggunaannya sesuai dengan tupoksi,” akunya.

Ia juga mengatakan, Kamis pada tanggal 24 Agustus 2017 hari ini telah digelar kegiatan TP4D dan penggunaan dana desa secara serentak di seluruh Indonesia, dan pesertanya Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara yang kegiatannya di laksanakan  Kejaksaan Negeri (Kejari) Weda Kabupaten Halmahera Tengah untuk mengikuti sosialisasi tentang TP4D dan penggunaan dana desa,” tandasnya.

Jadi barusan 39 Kepala Desa dari 61 desa yang mengikuti sosialisasi TP4D dan mendampingi dalam penggunaan dana desa supaya tidak ada penyalahgunaan,” ujarnya.

Menurutnya, yang dilakukan terkait dana desa adalah memberikan pendampingan melalui TP4D yang pengawalannya sama dengan pengawalan instansi pemerintah atau BUMN, namun pihaknya lebih proaktif.

Jika nanti ada kesalahan kita akan lihat dimana letak kesalahan itu dan kita evaluasi sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Kita cegah sebelum terjadi tindak melawan hukum,” jelas Rully.

Sementara itu dalam proses evaluasi sendiri melibatkan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). TP4D mengawal dana desa untuk mencegah dari awal, supaya tidak terjadi penyimpangan hukum yang bermuara pada tindak pidana korupsi,” tegasnya.

“Ini adalah tindakan penguatan desa yang salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D),” ujarnya.

Untuk dapat di ketahui bahwa kegiatan pengawalan dana desa tersebut melibatkan pihak Kejaksaan Negeri Weda Halteng berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2017 dana desa telah mencapai Rp 832.406.961.000 milyar,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut di buka langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Weda Halteng, L. Tedjo Sunarno SH, M.Hum, dalam penyampaiannya mengaku kegiatan ini bertujuan agar pembangunan yang di serap dana desa tepat sasaran. Untuk itu, Kejaksaan Negeri Weda Kabupaten Halmahera Tengah ikut mengawal dan mengamankan implementasi dana desa” terangnya. (Ode)

Komentar

News Feed