Kamis, Juli 29, 2021
BerandaAkibat Devisit Anggaran, Proyek Rumah Kumuh Weda Selatan Dibatalkan
Array

Akibat Devisit Anggaran, Proyek Rumah Kumuh Weda Selatan Dibatalkan

FAKTA PERS – HALMAHERA TENGAH.

Paket Penunjukkan Langsung (PL) rumah kumuh yang di rencanakan di bangun di desa pemekaran yakni Angkasa Pura Kecamatan Weda Selatan yang kini lahannya telah di timbun oleh pihak kontraktor terancam di batalkan akibat Pemkab Halteng mengalami devisit anggaran sebesar Rp 118 milyar lebih. Hal ini di sampaikan Bupati Halteng Ir Hi M Al Yasin Ali kepada Fakta Pers Senin, (28/8/17) pukul 10.30 diruang kerjanya di lantai II kantor Bupati yang letaknya di Bukit Loiteglas.

Menurut Bupati pekerjaan puluhan rumah kumuh yang telah di anggarkan melalui APBD Perubahan tahun anggaran 2017 akan di batalkan akibat Pemkab Halteng mengalami devisit keuangan yang terlalu besar sehingga proyek perumahan puluhan rumah kumuh itu akan di batalkan guna menutupi devisit keuangan daerah,” katanya.

Terpisah salah satu warga desa Loleo Kecamatan Weda Selatan yang enggan identitasnya disebutkan kepada Fakta Pers mengaku kecewa mendengar stedmen Bupati Halteng yang di rencanakan mengabaikan kebutuhan masyarakat. Padahal, Pemerintah Daerah sendiri tau bahwa penduduk yang telah berumah tangga baru di desa Loleo sangat banyak sehingga sangat membutuhkan perumahan tersebut, jika di batalkan maka masyarakat desa Loleo akan kembali melakukan aksi sebagai mosi tak percaya lagi kepada Pemerintah Daerah,” terangnya.

Ia juga membeberkan bahwa proyek tersebut direncanakan akan di bagi habis oleh Bupati kepada tim suksesnya dan sebagian pendukungnya, informasi yang saya dengar kata dia katanya per CV itu masing-masing mendapat 2 unit dari 40 unit rumah kumuh itu,” tuturnya.

“Jadi paket ini juga dinamakan paket PL alias penunjukkan langsung, lihat saja salah satu unit paket Ipal yang di kerjakan saudara Jaya salah satu pihak kontraktor dengan anggaran Rp 834 juta lebih tidak di cantumkan nama CV yang mengerjakan proyek Ipal itu,” kesalnya.

Warga itu juga menilai pekerjaan Ipal alias yang menangani limba masyarakat ini tidak dilakukan secara transparan, pasalnya pada papan nama proyek tidak ada nama CV sehingga warga merasa bingung dengan sistem pekerjaannya. Mestinya setiap proyek penunjukkan langsung yang di kerjakan kontraktor harus lebih transparan agar tidak mendapat sorotan dari masyarakat, sebab setiap proyek yang di kerjakan itu hasil dari pembayaran pajak dari masyarakat. Untuk itu patut di transparans dalam sistem pekerjaannya biar masyarakat mengetahui siapa dan CV apa yang mengerjakan,” tegasnya. (Ode)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments