oleh

DPRD Kabupaten Malang Sampaikan Hasil Pembahasan Raperda

-Daerah-193 views

FAKTA PERS – MALANG.

Berada di gedung paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang Jawa Timur, tepatnya menjelang sore, Jumat (18/08/2017), dihadiri seluruh jajaran pimpinan dan anggota dewan serta Bupati Malang Rendra Kresna dan Wakil Bupati Sanusi, serta Forum Koordinator Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Malang.

Dalam hal ini, melakukan sidang paripurna guna menyampaikan hasil pembahasan atas 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah dilaksanakan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah beberapa waktu yang lalu.

Pembahasan tersebut, pertama, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang. Keterbatasan dalam kemampuan keuangan daerah membuka ruang bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan anggaran secara bertahap untuk pembiayaan program atau kegiatan yang membutuhkan dana relatif besar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Adapun sumber dana cadangan adalah dari penyisihan atas penerimaan tahunan APBD, selain yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, Dana Darurat yang berasal dari Pemerintah dan penerimaan lain.

Dengan demikian, maka dana cadangan tersebut dapat dipenuhi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, maka dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang, diperlukan pembentukan dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sementara, Dana Cadangan tersebut direncanakan sebesar 50 miliar rupiah yang disisihkan dalam setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dimulai sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, dan apabila dalam penyediaan anggaran dari Dana Cadangan masih terdapat kekurangan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka akan dialokasikan tambahan anggaran di luar Dana Cadangan pada tahun pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Pada akhirnya disepakati bahwa untuk Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang dialokasikan dalam tiga tahap yaitu, Tahun Anggaran 2017 sebesar  15 miliar rupiah, dan Tahun Anggaran 2018 sebesar 20 miliar rupiah, selanjutnya Pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 15 miliar rupiah.

Lanjut, yang kedua, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang.

Dengan telah terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PJOK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat perlu disesuaikan karena seperti yang telah diketahui bersama bahwa Modal Dasar PT. BPR Kabupaten Malang ditetapkan sebesar 4 miliar rupiah, sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, modal dasar PT. BPR harus ditambah.

Sedang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Jalan Lintas Selatan, Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan, Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Bagi Hasil Kepada Desa/Kelurahan Dari Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tertentu, Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Air.

Ditambahkan, Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah, telah disepakati bahwa secara prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyepakati karena memang harus menyesuaiakan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Terakhir pembahasan, yang keempat, terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Malang, dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dimana didalam Pasal 28 mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian, dalam Pasal 29 menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perda dan Perkada yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Dalam sidang paripurna itu, akhirnya DPRD Kabupaten Malang dan Tim Raperda menyepakati agar Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Seperti yang telah diketahui, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Malang telah mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur, hasilnya tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Agustus 2017 Nomor 188/14251/013.4/2017.

(Putut)

Komentar

News Feed