Sabtu, Mei 8, 2021
BerandaGapensi Jabar Dorong Anggotanya Miliki Sertifikat ISO 9001, 14001 dan OHSAS
Array

Gapensi Jabar Dorong Anggotanya Miliki Sertifikat ISO 9001, 14001 dan OHSAS

FAKTA PERS – PURWAKARTA.

Gapensi Jawa Barat akan mendorong seluruh anggotanya yang berkualifikasi menengah dan besar agar memiliki sertifikat ISO 9001, 14001 dan OHSAS.

Ketua Badan Pimpinan Daerah Gapensi Jawa Barat, H. Susilo Wibowo mengatakan Sertifikat ISO bagi perusahaan jasa konstruksi merupakan sebagai alat kelengkapan dan identitas dari sebuah perusahaan yang memiliki kualifikasi menengah dan besar saja.

“Kaitannya dengan masalah ISO, itu sebetulnya harus kita pandang sebagai alat kelengkapan dan identitas perusahaan kualifikasi menengah dan besar. Namun, karena di Purwakarta ada perusahaan kelas menengah dan besar juga, tentunya akan jadi tanggungjawab Gapensi kedepan. Memfasilitasi badan usaha itu agar mendapatkan ISO 9001 tentang manajemen mutu, ISO 14001 tentang lingkungan dan OHSAS tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3),” jelasnya.

Menurutnya, ISO OHSAS atau SMK3 hanya untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu saja. “Namun, ini berkaitan dengan tingkat resiko dan teknologi yang digunakan. Jadi, jangan pula jadi kekhawatiran yang berlebihan. Kalau memang di Purwakarta tidak ada pekerjaan yang berisiko besar dan menggunakan teknologi tinggi, persyaratan dengan sertifikasi ISO maupun SMK3 ini belum begitu dibutuhkan,” ujar H. Susilo di Hotel Ciwareng Inn (22/8).

Tetapi, sambung dia, ini sebagai catatan yang menjadi target yang harus dimiliki oleh anggota Gapensi kedepan. Sementara, berkaitan dengan kualitas hasil pekerjaan Perusahaan Jasa Konstruksi atas proyek-proyek pemerintah.

Terkait kualitas pekerjaan. Lebih lanjut, ia mengatakan kerusakan sebuah bangunan konstruksi itu tidak bisa begitu saja dipersalahkan karena proses pembangunannya. “Karena kita yakin, pada saat proses pembangunan itu sedang dikerjakan sudah ada pengawasan yang dilakukan baik dinas maupun konsultan pengawas,” kata H. Susilo.

Ia pun menghimbau agar jajaran anggota Gapensi mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan spesifikasi yang sudah digariskan didalam kontrak atau sesuai RAB. “Karena kalau tidak, tentunya akan berurusan dengan dinas. Katakanlah misalnya pekerjaan itu kurang memenuhi syarat, sebetulnya pihak owner atau pengguna jasa. bisa saja tidak membayar pekerjaan tersebut, itu kan hak mereka. Jadi sebetulnya tidak harus menjadi masalah besar, apabila dalam proses pembangunan itu selalu diawasi” tandasnya.

Ia menambahkan dalam UU Jasa Kontruksi No 2 tahun 2017 masalah sanksi pidana itu ditiadakan pada saat proses kegiatan konstruksi tersebut sedang berjalan. “UU No. 2 tahun 2017 sedikit memberikan payung hukum yang lebih nyaman bagi para kontraktor. Dimana, tidak boleh ada pihak-pihak yang menghentikan proses pembangunan. Apabila ditemukan indikasi atau apapun, tidak boleh menghentikan proses kegiatan konstruksinya. Konstruksi itu dikatakan jelek atau tidak memenuhi syarat, penilaian hanya bisa ditentukan oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh negara. Yaitu oleh hasil temuan BPK berdasarkan audit, bukan pihak-pihak siapapun diluar BPK,” pungkasnya.

(rom)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments