Jumat, Juli 30, 2021
BerandaPendapatan Daerah Kota Tidore Bertambah pada Perubahan APBD 2017
Array

Pendapatan Daerah Kota Tidore Bertambah pada Perubahan APBD 2017

FAKTA PERS – TIDORE KEPULAUAN.

Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun anggaran 2017 semula sebesar Rp. 756.574.313.410 bertambah Rp. 31.928.388.000 sehingga pendapatan setelah perubahan menjadi Rp. 788.502.701.410.

Sementara Belanja Daerah, semula Rp. 778.911.611.895 bertambah Rp. 11.435.050.060 jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 790.346.661.955, Defisit setelah perubahan sebesar Rp. 20.493.337.940. Untuk Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan semula Rp. 30.837.298.485, berkurang Rp. 20.493.337.940, Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp. 10.343.960.545.

Sementara untuk Pengeluaran Pembiayaan semula Rp. 8.500.000.000 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 8.500.000.000 Untuk pembiayaan Netto semula Rp. 22.337.298.485, berkurang Rp. 20.493.337.940, Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 1.843.960.545, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0 (nol).

Hal itu sebagaimana disampaikan Walikota Tidore Kepulauan Capt. H. Ali Ibrahim, MH dalam rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun 2017 Tentang Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Nota Keuangan dan Rancangan Perda APBD Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun anggaran 2017, di ruang paripurna DPRD, Kelurahan Tongowai, yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Anas Ali dan dihadiri 20 anggota DPRD, Rabu (16/8).

Ali Ibrahim juga menyampaikan dalam pidatonya bahwa, melaksanakan program kegiatan pada perubahan APBD tahun 2017 tentu menyisakan waktu yang sempit. Namun demikian, Pemerintah Daerah akan terus bekerja keras. Berbagai prioritas, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, percepatan peningkatan infrastruktur daerah, peningkatan kualitas pelayanan, termasuk peningkatan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD akan segera direalisasikan dalam empat bulan terakhir ini.

Pada kesempatan itu juga, Ali Ibrahim berharap peran DPRD dalam mengawasi APBD perubahan ini, dengan terus mengawasi proses pelaksanaannya, mekanisme tendernya, mengawasi pembangunannya, mengawasi kualitas dan efektifitasnya. Agar cita-cita mewujudkan Kemendirian Kota Tidore Kepulauan Sebagai Kota Jasa Berbasis Agro marine, serta untuk tercapainya tata pemerintahan yang baik, dalam rangka menuju kota tidore yang lebih baik dapat terwujud.

Sementara itu Ketua DPRD, Anas Ali dalam pidatonya mengatakan untuk mengaplikasikan visi misi pemerintah daerah saat ini sangatlah dibutuhkan pemikiran-pemikiran jernih serta kebijakan strategis dari pemerintah dalam mengantisipasi hal-hal yang terjadi dengan merumuskan program-program yang pada intinya dapat mendukung akses kelancaran arus barang dan jasa, menuju terciptanya pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Tidore Kepulauan.

Oleh karena itu, BUMD yang telah dibentuk merupakan sebuah langkah maju bagi pemerintah dan DPRD untuk menjawab tantangan-tantangan ekonomi global. Ujarnya
Rapat paripurna ini juga dihadiri Sekertaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli, serta pimpinan SKPD lingkup Kota Tidore Kepulauan. (ss)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments