Kamis, Mei 13, 2021
BerandaTransparansi Dana Desa di Palas Cuma Isapan Jempol Belaka, Ini Penyebabnya
Array

Transparansi Dana Desa di Palas Cuma Isapan Jempol Belaka, Ini Penyebabnya

FAKTA PERS – PADANG LAWAS.

Sikap transparansi Kepala Desa  (Kepdes) di Kabupaten Padang Lawas (Palas) Sumatera Utara (Sumut) terkait proses pengalokasian bangunan fisik dana desa tahun anggaran 2017 ternyata hanya isapan jempol semata, pasalnya hal tersebut disinyalir Kepdes memanipulasi RAB karena harus mengalokasikan dana desa diluar ketentuan yang seharusnya.

Berdasarkan hasil investigasi faktapers.com baru-baru ini di desa dari 12 Kecamatan yang ada di Kab Palas banyak Kepdes atau aparatur desa sulit ditemui di kantor maupun di kediamanya, terkesan menutup diri, takut dikonfirmasi seputar realisasi bangunan fisik desa 2017.

Tentu hal ini menuai pertanyaan besar bagi media terkait pengalokasian bangunan fisik dana desa, lantas bagaimana lagi bagi warga desa setempat, tentunya mereka  merasa dirugikan karena dana desa tersebut mereka kesulitan dalam mengurus surat menyurat guna kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Berdasarkan informasi kepdes yang berhasil ditemui dan tidak ingin disebut nama maupun desanya karna takut adanya intervensi (tekanan) dari pihak kabupaten maupun kecamatan, Kepdes  mengaku pihaknya harus memanipulasi RAB dikarenakan banyaknya pengalokasian diluar ketentuan seharusnya.

Seperti Kepdes di Kecamatan Lubuk Barumun yang menerangkan bahwa meski atas dasar musyawarah di kecamatan pihak nya juga harus menanggulangi berbagai pembiayaan yang barang tentu dana tersebut harus diambil dari anggaran dana desa TA 2017 yang mana saat ini masih diterima sebesar 60% untuk tahap satu.

Adapun yang harus di tanggung Kepdes dari dana desa TA 2017 di Kecamatan Lubuk Barumun untuk keperluan seperti biaya spanduk HUT Palas sebesar Rp.300.000, spanduk HUT RI Rp.100.000, biaya kontribusi dari Kepdes dan aparatur nya dalam perayaan HUT RI di kecamatan sebesar Rp.1.200.000, biaya baju Pramuka Kepdes sebesar Rp. 900.000.

Biaya pembuatan RPJMDes, RABDes yang dikerjakan pihak ketiga sebesar Rp.3000.000, biaya bimtek ke Medan Rp.4.500.000,(setiap bimtek ke Medan) agendanya akan di lakukan sebanyak lima kali, biaya bimtek di kabupaten sebesar Rp.2.800.000, ditambah biaya lainya yang menurut Kepdes tidak bisa disebutkan satu persatu.

Sebelumnya, Camat Lubuk Barumun didampingi Sekcam ya saat dikonfirmasi mengakui adanya pungutan tersebut dengan alasan kontribusi terhadap negara.

“Kitakan warga negara, wajar kalau kita berkontribusi untuk merayakan HUT RI, memang benar kita disini sebagai fasilitator dan Sekcam sendiri sebagai ketua panitia, namun kontribusi ini sudah saya tanyakan sebelumnya ke Polsek Barumun, karena ini adalah permintaan masyarakat dan atas dasar musyawarah, karena kegiatan perlombaan kita banyak maka dana yang dibutuhkan adalah Rp. 120 juta, jadi kita harapkan kontribusi dari Kepdes, Kepsek, ASN (guru melihat golongan) dan pihak perusahaan, kalau harapkan anggaran dari kabupaten itu tidak ada, yang ada di kecamatan, yang ada ditampung di kecamatan adalah anggaran HUT Palas,” ungkap Camat didampingi Sekcam yang mana Kecamatan Lubuk Barumun terdapat 24 desa.

Informasi yang dihimpun faktapers.com diduga kuat hal serupa juga terjadi di sebelas kecamatan lain namun, untuk nominal biaya kontribusi biaya perayaan HUT RI di kecamatan bervariasi. (R9)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments