Jumat, Mei 14, 2021
BerandaBPD Desa Lemba Asri Diduga Menabrak UU Tentang Desa
Array

BPD Desa Lemba Asri Diduga Menabrak UU Tentang Desa

FAKTA PERS – HALMAHERA TENGAH.

Hampir semua pejabat desa di Kabupaten Halmahera Tengah dikabarkan tergila-gila dengan anggaran fisik dan pemberdayaan yang bersumber dari Dana Desa. Buktinya, seluruh BPD desa Lemba Asri Kecamatan Weda Selatan telah menangani satu paket proyek timbunan jalan desa dengan nilai anggaran sebesar 128 juta, dan dikabarkan meraup keuntungan sebesar 64 juta kemudian di berbagi keuntungan paket tersebut. Hal ini di ungkapkan sejumlah masyarakat yang enggan namanya di publikasi ini pun mengaku turut memantau kinerjanya pihak BPD.

Menurut sejumlah warga setempat, sikap seluruh BPD yang terlibat mengelola paket proyek dana desa tahap I tahun 2017 senilai 128 juta ini dinilai telah menabrak Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa tentang larangan bagi anggota BPD diantaranya huruf a, b, c, d dan huruf g.

Larangan bagi BPD huruf a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa. Sementara huruf b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, dan huruf c. Menyalahgunakan wewenang, huruf d. melanggar sumpah/janji jabatan, dan huruf g. sebagai pelaksana proyek Desa.

Untuk itu wajar kami masyarakat menyorot mengenai perilaku anggota BPD yang tidak pernah mendengarkan aspirasi masyarakat dan sudah kongkalikong dengan Pjs Kepala Desa, Lemba Asri, Gafur sehingga tindakan BPD tersebut dapat dikatakan melanggar beberapa larangan diatas seperti misalnya merugikan kepentingan umum serta mendiskriminasi warga dengan tidak mendengarkan aspirasi warga tetapi hanya mendengarkan/”kongkalikong” dengan kepala desa,” ujar warga.

Untuk itu kami warga mendesak kepada pihak terkait untuk menyelidiki sikap BPD Lemba Asri Kecamatan Weda Selatan yang dinilai telah menyalahgunakan kewenangan mereke demi kepentingan kelompok ini, sebab Undang-Undang telah mengatur mengenai mekanisme pemberhentian anggota BPD jika melanggar larangan sebagai anggota BPD huruf d. yang berbunyi melanggar larangan sebagai anggota BPD.

Warga yang enggan nama mereka di publikasi ini mengisahkan bahwa pihak BPD desa Lemba Asri yang diketuai oleh Faujia istri dari bapak Abdullah Buton ini telah bekerja sama dengan Pemerintah Desa yakni Pjs Lemba Asri, Saiful Gafur sehingga mendapat satu paket pekerjaan fisik tahap I tahun 2017 yang bersumber dana desa.

Dalam pekerjaan jalan desa atau blok itu, BPD memberikan upah kerja kepada sejumlah sopir dumptruk yang mengangkut matrial sirtu sebesar Rp 300.000 per retasi dan retasi yang di angkut sebanyak 150 ret, sementara dalam laporan pertanggung jawaban mereka BPD membayar perkubikasi senilai Rp 250.000 sehingga dari hitungan ini BPD meraup keuntungan sebesar Rp 450.000 karena satu ret dumptruk berisi matrial sebanyak tiga kubik sementara yang tercantum dalam RAB per kubik Rp 250.000.

Dan untuk pembayaran tenaga hamparan BPD membayar per retasi Rp 35.000 sementara yang tercantum dalam RAB, BPD membayar hamparan perkubik sebesar Rp 750.000 karena perkubik di hitung Rp 250.000 tetapi di lapangan BPD membayar kepada tenaga hamparan sebesar Rp 35.000 per retasi, sehingga dala hitungan ini BPD meraup keuntungan dari pekerjaan fisik Dana Desa tahap I 2017 pekerjaan sirtu jalan desa senilai Rp 128 juta ini. Panjang jalan yang di sirtu sepanjang 200 meter dan lebar 4 meter, dan sebagai pengawas dalam pekerjaan fisik tersebut adalah bapak Nan. (Ode)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments