Jumat, Juli 30, 2021
BerandaDinas BPMD Halteng Gandeng Akademisi Dekan Hukum Sidangkan Sengketa Pilkades
Array

Dinas BPMD Halteng Gandeng Akademisi Dekan Hukum Sidangkan Sengketa Pilkades

FAKTA PERS – HALMAHERA TENGAH.

Delapan Desa kembali menggugat hasil tahapan pilkades yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2017 bulan kemarin. Akhirnya pihak Dinas BPMD Pemkab Halteng menggandeng Akademisi Fakultas Hukum untuk melakukan penyelesaian perselisihan sengketa pilkades Rabu, (13/09/17) di Aula Kantor Dinas BPMD Halteng di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah.

Kordinator tim penyelesaian Perselisihan, Dekan Hukum, Syawal Abdulajid menjelaskan, kedatangan tim penyelesaian ini lantaran, ada perselisihan dalam tahap pemilihan kepala desa sehingga pihak yang kalah merasa tidak puas dengan hasil. Lantaran, dilakukan coblos metris. “Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri (Mendagri) diluar kolom tidak sah, tetapi coblos didalam walaupun beberapa kali tetap dikatakan sah,” katanya saat usai melakukan sidang perselisihan.

Sawal menambahkan, pada gugatan yang diajuhkan delapan Desa tersebut, semuanya dinilai tidak ada indikasi pelangaran. Karena seluruh berita acara perolehan suara sudah ditandatangani semua saksi,” ungkapnya.

Amatan Fakta Pers Media, berlangsungnya sidang yang dilakukan beberapa masyarakat bersama tim, sempat terjadi adu mulut akibat tidak puas dengan kinerja dari pihak BPMD Halteng. “Mereke menilai pihak BPMD tidak efektif dalam penaganan tahap pemilihan pilkades, sehingga konflik dengan muda terjadi,” kesal beberapa saksi yang mengikuti sidang.

Terpisah, Kepala Dinas BPMD Pemkab Halteng, Ridwan Basalem menjelaskan, semua telah terjadi hanya saja kita tetap mengakomodir secara keseluruhan, untuk lebih memperjelas pemerintah tidak berpihak, maka dari itu kami membentuk panitia karena yang bertanggung jawab perselisihan ini adalah Bupati Halteng, Ir Al Yasin Ali, sehingga diperintahkan bentuk panitia dan hasilnya tinggal dilaporkan.” Apabila hanya dilibatkan pemerintah akan terkesan ada keberpihakan, sehingga tim perselisihan ini dilibatkan dekan hukum karena lebih pada bidangnya,” terangnya.

(Ode)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments