Selasa, Mei 11, 2021
BerandaDishut Pemprov Malut Diduga Biarkan Pembalakan Liar Tumbuh Subur di Halteng
Array

Dishut Pemprov Malut Diduga Biarkan Pembalakan Liar Tumbuh Subur di Halteng

FAKTA PERS – HALMAHERA TENGAH.

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Forum Anti Korupsi Kabupaten Halmahera Tengah menuding Dinas Kehutanan Pemprov Malut lemah dalam mengawasi dan menindak pembalakan liar, sehingga ada kesan membiarkan  maraknya aksi illegal logging di sejumlah kawasan hutan di Kabupaten Kabupaten Halmahera Tengah.

Muhammad Yasin Nawawi warga Desa Were Kecamatan Weda yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Bualemo kepada Fakta Pers Media Sabtu, (09/09/17) di mengaku prihatin ketika mendapat laporan masyarakat terkait dengan kerusakan hutan di kecamatan Weda Selatan dan Weda Tengah saat ini.

Menurutnya, ini di akibatkan lemahnya pengawasan dan tidak ada tindakan tegas dari Dinas Kehutanan Pemprov Malut sehingga membuat sejumlah kawasan hutan jadi gundul,” katanya.

Dari pengamatannya, kondisi kawasan hutan  memprihatinkan saat ini, karena maraknya aksi penebangan liar.

“Kami menilai, Dinas Kehutanan Pemprov Malut tak mampu melakukan pengawasan, dan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku illegal logging di sejumlah kawasan hutan, sehingga terus berlangsung sampai saat ini,” tandasnya kesal.

Jika Dinas Kehutanan terus menutup mata dengan aksi penebangan liar seperti ini, maka dikhawatirkan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, kondisi hutan di dua Kecamatan itu akan kritis dan sulit direhabilitasi,” ungkapnya.

Menurut Yasin, sudah mendapat laporan dari kalangan masyarakat baik perorangan dan kelompok dari masyarakat pecinta lingkungan, menceritakan kegiatan penebangan liar itu, namun kesannya mengapa masyarakat tidak mengambil gambar sebagai dokumentasi untuk di perlihatkan ke Dinas Kehutanan Pemprov Malut untuk menindak pelakunya,” tuturnya.

Meakipun demikian, namun Yasin sangat berharap, Dinas Kehutanan untuk tidak menutup mata terhadap aksi penebangan liar di sejumlah kawasan hutan, sehingga tidak menimbulkan kesan sengaja dibiarkan atau ada kolusi dengan pelaku pembalakan liar,” imbuhnya.

Terpisah salah satu staf Dinas Kehutanan Pemprov Malut, Ronal nama sapaannya ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat terkait dengan kegiatan pegusaha ini Ia mengatakan setiap hasil hutan yang di angkut wajib di sertai dokumen angkut. Jika kayu berasal dari tumbuh alam harus menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang di peroleh dari Sistim Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Jika kayu berasal dari hasil budi daya kata dia, maka pengusaha harus menggunakan dokumen nota angkut, dan jika pengusaha tidak menggunakan dokumen angkut sebagaimana dimaksud harus dicek asal usul kayunya (lacak balak) untuk memastikan kayunya legal atau ilegal,” terangnya.

(Ode)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments