Jumat, Juli 30, 2021
BerandaFKUB Halteng Minta GBI Urus Izin
Array

FKUB Halteng Minta GBI Urus Izin

FAKTA PERS – HALMAHERA TENGAH.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Halmahera Tengah, Rusli M.B Dji Husin Selasa, (26/09/2017) diruang kerjanya kepada Fakta Pers mengatakan,”pada prinsipnya kami FKUB Halteng tidak menginginkan ada gejolak negatif yang terjadi sehingga kami menyurat ke pihak Gereja Bethel Indonesia (GBI) Kabupaten Halmahera Tengah untuk menghentikan dulu aktivitas ibadah sepanjang belum mendapat izin tertulis dari Pemerintah Desa dan Daerah,” jelasnya.

“Pihak GBI harus mendapat izin tertulis dulu kalau memang mau melakukan aktivitas, kalau belum, kami sarankan agar aktivitas beribadahnya dihentikan dulu, sebab yang mengkomplain aktivitas Gereja Bethel Indonesia (GBI) ini dari sesama gembala, untuk itu kami FKUB mengimbau agar aktivitasnya dihentikan sambil mengurus izin tertulis dari Pemerintah Desa dan Daerah,” imbaunya.

Karena menurutnya pendirian rumah ibadah termasuk Gereja harus didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah desa setempat. Sebab kata Ketua FKUB Halteng rumah ibadah didirikan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Untuk itu, untuk memiliki izin mendirikan rumah ibadah sebelum digunakan. Izin ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama dua Menteri Nomor 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.

Dalam persoalan ini pihak GBI dapat mengajukan izin sementara kepada Bupati setelah mendapat rekomendasi dari FKUB dan Kementerian Agama (Kemenag) Halteng. Izin sementara ini akan berlaku untuk dua tahun dengan persyaratan jumlah jamaah harus mencapai 90 orang.”Sesuai dengan SKB dua Menteri, setiap rumah ibadah harus ada izinnya. Kalau tidak, ya tidak boleh digunakan sebagai tempat ibadah,” tegasnya.

Terkait adanya surat Keputusan Badan Pekerja Daerah Maluku Utara GBI Tentang Pengesahan Jemaat Lokal GBI di Weda di Desa Nurweda harus mempelajari dua peraturan Menteri yang FKUB layangkan baru-baru ini secara tegas menyatakan bahwa tindakan itu mencerminkan pengurus GPI tidak paham aturan. “Kalau seperti ini sama saja menunjukkan mereka (Pendeta dan Pengurus) tak paham aturan,” ujar Ketua FKUB. Karena yang mengkomplain aktivitas GBI ini bukan dari warga muslim tetapi dari sesama mereka yang mengaku pernah menyarankan kepada pihak GBI untuk mengurus izin tertulis dulu. Namun, ternyata sarannya hingga kini belum ditindaklanjuti oleh pihak GBI. “Kami akan memanggil untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau memang masyarakat sekitar merasa terganggu, maka lebih baik dihentikan sementara aktivitas mereka.”Kami FKUB Halteng sangat menghargai hal itu, sehingga kami melayangkan surat dan meminta agar aktivitas GBI di hentikan sementara, karena menadapat sorotan dari sesama gembala. Dua poin yang kami (FKUB) suratkan itu diminta pihak GBI Halteng untuk menindaklanjutinya lebih dulu, karena sorotan ini datangnya dari sesama gembala,” pintahnya.

Pendeta Gereja Bethel Indonesia (GBI) Halteng, di desa Nurweda, Carolin L. Waelauruw ketika di temui di rumahnya Selasa, (26/09/2017) kemarin kepada Fakta Pers Media mengatakan kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dan kami juga di izin pinjamkan oleh Dinas PU sebuah Gedung Serba Guna yang letaknya di Desa Nurweda,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa sudah dua kali kami mendatangi pihak FKUB untuk berkoordinasi sekaligus memasukkan dokumen GBI, hanya saja tidak ketemu dengan pengurus FKUB Halteng, sudah kali kami kesana,” kesalnya.

(Ode)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments