oleh

Pro dan Kontra Tambang, Ratusan Warga Pro Tambang Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD Mandailing Natal

-Daerah-230 views

FAKTA PERS – MANDAILING NATAL.

Hampir Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tambang (AMPT) mengelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal terkait persoalan nasib pengolahan tambang masyarakat, Rabu (13/9).

Ribuan massa AMPT yang  mendatangi DPRD Madina di terima langsung Ketua DPRD Madina, Hj Lely Hartati, Wakil Ketua Madina, Ir. H Zubeir Lubis, Erwin Efendi Lubis, Hatta Usman Rangkuti, Ludfan Nasution, Hamzah, M Daud Lubis, Bahri Efendi Hasibuan, Sahriwan dan Eric Cantona Parlindungan Lubis

Ketua Pergerakan AMPT, Hafizuddin kepada Media saat menggelar temu pers usai melakukan aksi damai di gedung DPRD Madina menegaskan, aksi damai ini hanya untuk menyampaikan aspirasi warga terkait tambang rakyat yang selama ini telah menjadi hajat hidup khalayak ramai.

Disini kami hanya menyampaikan aspirasi kepada DPRD Madina meminta agar kegiatan tambang bisa terus berlanjut seperti biasa dan aman karena menyangkut kelangsungan hidup keluarga atau masyarakat. Kemudian kami juga meminta agar aktifitas tambang rakyat ini dibuat perdanya dan dilegalitaskan pemerintah” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Madina, Hj Lely Hartati dihadapan 20 perwakilan massa AMPT diruangan paripurna DPRD Madina menjawab aspirasi warga menyampaikan, Aspirasi masyarakat dapat kita mengerti dan fahami karena hal ini menyangkut kehidupan masyarakat.

Namun, kedatangan masyarakat ke DPR seharusnya terlebih dahulu melakukan kordinasi agar DPR selaku perwakilan rakyat dapat menghadirkan aparat terkait seperti Kepolisian dan pemerintah daerah agar dapat dirumuskan solusi untuk pembuatan peraturan tentang tambang rakyat.

Wakil Ketua DPRD, Ir H Zubeir Lubis dalam pendapatnya mengutarakan Untuk mendapat legalitas terkait tambang rakyat ini tidak mudah. Dan pada tahun 2014 lalu DPRD Madina juga telah mengeluarkan perda terkait pertambangan dan telah di serahkan ke Pemerintah Daerah.

Akan tetapi sambungnya, perda yang telah kita serahkannke pemerintah daerah pada tahun 2014 lalu itu dikembalikan ke DPRD karena keluarnya peraturan pertambangan yang baru dan lebih tinggi sehingga batallah perda yang telah dikeluarkan DPRD Madina tersebut.

Walaupun begitu sambungnya, DPRD Madina akan kembali mencoba untuk duduk bersama dengan pemerintah daerah dan aparat terkait serta pemerintah provinsi untuk membahas bersama terkait pertambangan rakyat yang saat ini menjadi tempat bergantungnya hajat hidup orang banyak.

Sedangkan anggota DPRD lainnya, Hatta Usman Rangkuti dihadapan perwakilan warga menuturkan, Kita akan memaksa pemerintah agar segera memproses surat terkait permohonan legalitas tambang rakyat untuk segera diselesaikan.

Dan anggota DPRD dari Partai Gerindra, Erwin Efendi Lubis menjelaskan, Saya melihat hanya satu titik permasalahan dalam aksi damai yang dilakukan yakni keinginan masyarakat meminta agar kegiatan pertambangan rakyat agar dilegalkan dan aman saat melaksanakan kegiatan tambang.

Maka dari itu lembaga DPRD sebagai fungsinya akan melakukan kordinasi dengan pemerintah dan kepolisian untuk mencari formula atau solusi terkait tambang rakyat ini. Dan perlu kita ketahui bersama, dalam penanganan ini tidak akan ada yang dibeda-bedakan karena semua posisinya sama.

Dan saya juga meminta agar saudara saya pemilik tambang juga harus mengerti kewajibannya dan tidak egois dengan meninggalkan lobang tambang yang tidak beroperasi lagi tanpa menutup lobang tambang tersebut.

Usai mendapat penjelasan dari DPRD Madina, ribuan massa AMPT membubarkan diri dan kembali ke desa masing-masing dengan tertib dengan dikawal aparat kepolisian.

(M Efendi)

Komentar

News Feed