Selasa, Juli 27, 2021
BerandaProyek PT.Pertamina Diduga Gunakan Tanah Ilegal
Array

Proyek PT.Pertamina Diduga Gunakan Tanah Ilegal

FAKTA PERS – INDRAMAYU.

Dugaan perbuatan pelanggaran-pelanggaran hukum dan disinyalir menyalahgunakan jabatan atau wewenang dalam paket pekerjaan pembangunan fasilitas PT. Pertamina di wilayah EP Pertamina Asset 3, EP Field JTB di lokasi JTB.A, terindikasi dapat merugikan keuangan negara dan berdampak pada lingkungan hidup.

Menurut keterangan warga masyarakat hal itu dilakukan oleh Subkon berinisial PT.Me selaku penyedia jasa pemenang lelang dari perusahaan BUMN tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti informasi dari warga masyarakat atas dugaan itu, menurut Masroni Ketua DPC.LSM Bangkit Indonesia Kabupaten Indramayu – Jawa Barat dirinya mengirimkan klarifikasi dan konfirmasi kepada GM (General Manager) PT. Pertamina Asset 3 serta Manager Pertamina EP Field JTB dengan Nomor XII/BI/V/2017, namun sampai saat ini surat tersebut belum ada jawaban dari pihak PT. Pertamina Asset 3.

Dikatakan Masroni, karena belum adanya surat klarifikasi balasan dari PT. Pertamina, kuat dugaan bahwa Informasi dari masyarakat mengenai pengadaan tanah merah untuk pengurugan di lokasi JTB.A, di lingkungan PT.Pertamina Asset 3, Cq Pertamina Ep Field JTB, diduga kuat telah menggunakan tanah ilegal, hal itu dilakukannya sekitar bulan Februari 2017. Ironisnya GM PT. Pertamina EP.Asset 3 atau Manager Pertamina EP Asset 3 Field JTB tidak melakukan tindakan apa-apa kepada penyedia jasa pemenang lelang yakni PT.Me alias Molor.

Padahal pekerjaan proyek pengadaan tanah merah yang dilakukan PT.Me, untuk pengurugan  di lokasi JTB.A, disinyalir tidak sesuai dengan ketentuan RAB dan Bestek, lantaran yang dilaksanakan PT.Me melalui para sub-contraknya mengambil tanah merah dari usaha penambangan galian C milik warga yang disinyalir tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) alias Ilegal. “Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengolahan Lingkungan Hidup dalam Pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah,” ucapnya.

Ditempat yang berbeda, Kepala Desa (Kuwu) berinisial Rst, di wilayah Kecamatan Lelea, ketika ditemui di rumahnya beberapa waktu lalu mengatakan,”Saya juga merasa kecewa kepada usaha penambangan galian C milik warga tersebut, sebab tidak sesuai janjinya beberapa tahun lalu, katanya akan memperhatikan dan merawat jalan yang dilewati oleh mobil Damtruk pengangkut tanah galian, tetapi hal itu dilakukannya hanya dalam hitungan hari,” jelasnya.

“Koordinasi tersebut sayangnya tidak ada hitam diatas putih sehingga sudah sekian tahun lamanya, kami selaku Kuwu serta aparat desa tidak bisa berbuat apa-apa lantaran dari warga pemilik galian itupun tidak pernah ketemu lagi,” ujarnya.

(Eka)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments