Sabtu, Mei 8, 2021
BerandaAhli Hukum Pemkot Tidore, Soal Penyelesaian Lahan Kelapa Genjah Tidak Harus Dengan...
Array

Ahli Hukum Pemkot Tidore, Soal Penyelesaian Lahan Kelapa Genjah Tidak Harus Dengan Hak Angket

Abdul Kadir Bubu

FAKTA PERS – TIDORE KEPULAUAN.

Terkait dengan persoalan lahan eks Perusahan Nasional Perkebunan (PNP) di Kelurahan Akelamo  dan wacana hak angket yang digulirkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Mochtar Djumati dan  Ketua Komisi III Ratna Namsa, mendapat tanggapan dari salah satu Tim Ahli Hukum & Pemerintahan Pemkot Tidore Kepulauan, Abdul Kadir Bubu.
Dalam tanggapan itu Kadir Bubu yang juga dosen Fakultas Hukum Unkhair, Sabtu (14/10) kemarin di Kampus Unkhair mengatakan, hak angket sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa, “Hak angket DPRD kab/kota adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting  dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. “Lanjut Dade” sapaan akrabnya, Hak angket DPRD belum layak dan terlalu berlebihan apabila digunakan pada permasalahan dimaksud, dikarenakan syarat materilnya belum terpenuhi. Permasalahan lahan eks PNP di atas jelas tegas tidak bersifat strategis serta tidak berdampak luas di daerah Kota Tidore Kepulauan. Seharusnya, mekanisme yang lebih tepat untuk menyelesaikan hal ini adalah dengan forum Rapat Dengar Pendapat antara DPRD dan pihak-pihak terkait lainnya.

Selain itu, perlu dipahami bahwa kedudukan DPRD sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, merupakan “mitra strategis” yang berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah, bukan lembaga parlemen sesungguhnya sebagaimana DPR RI. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga kedudukannya tidak lebih tinggi dari Pemerintah Kota. Karena itu, seharusnya fungsi koordinatif itu yang harus dijalankan oleh DPRD dengan Pemkot untuk menyelesaikan masalah ini bukan menggunakan hak angket,“ ujar Dade”.

Berdasarkan penelusuran, pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menyerahkan Lahan Eks PNP Kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang dilakukan oleh Bupati Yasin ALI kepada Walikota Achmad Mahifa bersama sejumlah asset lainnya yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 030/0377, penyerahan ini sebagai konsekuensi Pemekaran Kabupaten Halmahera Tengah selaku Kabupaten Induk Kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai Daerah Otonomi Baru “tambah Dade”, sehingga Pemkot secara yuridis berwenang untuk mengusai dan mengelola lahan dimaksud. (ss/Hms)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments