oleh

Aksi Kelapa Genjah, AMPERA Alamatkan Berbagai Tuntutan ke Pemkot dan DPRD Tidore

-Daerah-259 views

FAKTA PERS – TIDORE KEPULAUAN.

Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) Kota Tidore Kepulauan menuntut agar pihak Kepolisian Resor (Polres) Tidore menangkap Walikota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim, MH dan Kepala Kelurahan Akelamo, Soleman Nuhu. Hal itu disampaikan AMPERA lewat aksi “Akelamo Menggugat” disejumlah titik di Kota Tidore Kepulauan, Senin (09/10/17) pagi hingga siang.

Menurut AMPERA, Walikota Tidore dan Lurah Akelamo diduga telah menipu dan merampas hak hidup masyarakat Akelamo melalui izin PT. Tidore Sejahtera Bersama yang dinilai tidak sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah.

AMPERA juga mendesak agar Polres Tidore segera melakukan proses Hukum Pejabat yang bersangkutan beserta direktur PT. Tidore Sejahtera Bersama, sebab telah menyerobot dan merusak tanaman warga di Kelurahan Akelamo tanpa memiliki dasar hukum yang kuat.

AMPERA juga meminta Kepada pihak Pemerintah untuk tidak melakukan penggusuran terhadap tanaman warga di lahan PNP. Selain itu, AMPERA menginginkan untuk dikembalikan hak masyarakat Kelurahan Akelamo dengan mempertahankan kearifan lokal berupa pengelolaan Gula Aren sebagai identitas masyarakat Akelamo.

Walikota dan Wakil Walikota Tidore juga didesak oleh AMPERA untuk segera menggantikan Kepala Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan, Imran Jasin karena telah mengatakam kalimat tak pantas saat menghadiri rapat dengar pendapat tentang persoalan lahan kelapa Genjah antar DPRD Tidore dengan Pemerintah Kota Tidore pada 3 Oktober 2017 pekan lalu. Serta meminta Imran Jasin meminta maaf kepada masyarakat Akelamo.

Tidak hanya menuntut pihak Pemerintah, AMPERA juga menyatakan sikap menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan agar Anas Ali selaku Ketua DPRD Tidore dan Ahmad Laiman (Wakil Ketua) diberhentikan dari jabatan pimpinan DPRD lewat sanksi kode Etik DPRD Tidore, sebab keduanya telah mengeluarkan rekomendasi sepihak tentang persetujuan kerjasama investor Kelapa Genjah dengan Pemerintah Tidore bernomor 170/252/02/2017 tertanggal 14 Agustus 2017. Sekaligus mendesak agar DPRD segera menggunakan hak angket bongkar kejahatan yang berlangsung di kelurahan Akelamo, berkat ulah tangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dan PT. Tidore Sejahtera Bersama.

Untuk di ketahui, sebelumnya massa AMPERA yang menumpangi tiga dump truck tersebut melakukan aksi pertama di Polres Tidore, kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Walikota Tidore Kepulauan. Namun, pantauan Fakta Pers, massa yang melalukan aksi kemudian hearing dengan Walikota dan Wakil Walikota itu nyaris ricuh. Tapi beruntung dapa di leraikan oleh pihak Kepolisian dan Pol PP.

Massa AMPERA kemudian berangkat melakukan aksi di depan DPRD Tidore Kota Tidore Kepulauan.

(ss)

Komentar

News Feed