oleh

Benarkah, Persoalan Lahan Kelapa Genjah di Akelamo Tidore Abaikan Hak Rakyat?

-Daerah-194 views

FAKTA PERS – TIDORE KEPULAUAN

Polemik lokasi Perusahaan Nasional Perkebunan (PNP) di desa Akelamo, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan yang menjadi lahan penanaman kelapa Genjah dan padi Gogo, sebagai program unggulan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, terus menuai protes dari warga penggarap lahan.

Pasalnya, warga penggarap lahan menilai bahwa apa yang dilakukan pemerintah lewat sosialisasi awal sebelum masuknya perusahan PT. Tidore Sejahtera Bersama, kemudian melakukan penggusuran terhadap tanaman mereka. Menurut warga, hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, malah seakan mengabaikan hak masyarakat.

Sebagaimana disampaikan Andri Jumatis (41) Warga RT 03 Akelamo kepada media ini pekan kemarin. “Waktu itu Pak Lurah Akelamo Soleman Nuhu, panggil rapat di rumahnya, saya lupa hari dan tanggalnya. Rapat yang kedua kali itu tanda tangan surat pernyataan. Sebelum tanda tangan, Dia (lurah-Red) bilang kalu pohon Kelapa dan Seho (Enau-Red) itu tidak digusur. Kelapa genjah nantinya di tanam di sela-sela kelapa sama seho,” cerita Andri.

Lanjutnya, surat pernyataan yang kami (warga-Red) tanda tangan tanpa membaca isinya. Sebab kami tahu kalau kesepakatannya tidak digusur. “Kebetulan malam itu pas mati lampu, dan penerangnya hanya dengan pelita. Disitu, kami sekitar 17 orang tanpa melihat isi surat itu lalu tanda tangani. Pas sudah tanda tangan baru Lurah berbisik ke saya, bilang deng baca lagi. Kemudian saya baca, ternyata isinya lain. Yang saya ingat itu hanya kalimat ini kami menyerahkan tanpa paksaan orang lain. Begitu,” cetus Andri.

Karena surat pernyataan itu bagi kami keliru, kemudian menjelang enam bulan, saya sama teman-teman meminta kembali sama Pak Lurah agar direvisi pernyataan itu. Namun kata Pak Lurah nanti dikordinasikan dulu.

“Setelah dibaca kami belum langsung protes, nanti pas alat berat masuk dan menggusur baru kami protes, karena sudah lain kesepakatannya. Sebelum itu juga, saya dan teman-teman pernah meminta agar direvisi surat itu. Namun tidak direvisi dengan alasan masih kordinasi dulu. Padahal itu surat yang buat Pak Lurahnya. Masa kordinasinya harus lama-lama,” kesal Andri.

Andri juga mengatakan, harusnya dia (Lurah-Red) sampaikan yang jelas, sehingga tidak menimbulkan hal-hal seperti ini. “Kalu di gusur ya mari kita bacarita bae-bae,” ujarnya. Selain Andri, hal yang sama juga disampaikan ketua RT 05 Akelamo, Abdul Malik Laha. Kata Malik, pertemuan pengguna lahan itu lebih tahu persis. Sebab, Pak Lurah sampaikan bahwa tidak digusur. “Pohon seho tidak digusur, kelapa tidak di gusur, dengan alasan bahwa penanaman kelapa genja itu, di sela-sela pohon kelapa. Itu yang dikatakan pak Lurah,” beber Malik.

Namun demikian, setelah perkembangan, Perusahan beraktifitas tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Belum juga tambah Malik, sesuai yang disampaikan bahwa dari bibir sungai sepanjang 25 meter tidak di gusur oleh pihak Perusahan, namun kenyataannya berbeda. Pada jarak tersebut juga digusur hingga ke bibir kali. “Di Gusur pohon seho, pohon kalapa sampe ke dalam air. Kami takut itu jangan smpe jalan air tapindah. Terus menimbulkan banjir yang lebih besar lagi bila intensitas curah hujan yang tinggi,” kata Malik.

Sementara soal surat pernyataan, kata Malik,  kalu betul lahan itu milik pemerintah agar bagimana dibuatkan, supaya jangan mengecewakan masyarakat. Paling tidak tanaman yang ada itu yaa dihitung supaya di bayar,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Kelurahan Akelamo Soleman Nuhu kepada media ini, Rabu (03/10/17) sore di Pelabuhan penyebrangan Tidore-Loleo, mengatakan, tidak benar jika lahan yang dikelola oleh pihak investor menuai protes dari  kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Akelamo, “sebagai kepala kelurahan jika ada yang mengatasnamakan  masyarakat akelamo itu tidak betul,”ujar Soleman.

lanjutnya, dari hasil sosialisasi yang dilakukan pihaknya kepada masyarakat sebelum masuknya investor dan juga dengan kehadiran investor, masyarakat sangat merespon baik atas kehadiran investor. Bahkan pernyataan  dan kesepakatan  bersama masyarakat Akelamo telah membenarkan bahwa tanah tersebut adalah  milik pemerintah kota Tidore. Sehingga dalam kesempatan itu juga, masyarakat Akelamo telah membenarkan bahwa tanah tersebut adalah  milik pemerintah kota Tidore.

Untuk itu, kata Soleman, masyarakat tidak di izinkan untuk menanam tanaman tahunan karena  sewaktu-waktu lahan tersebut akan di ambil alih untuk di kelola oleh pemerintah kota tidore.Dan hal itu sudah di setujui oleh masyarakat tanpa ada komplain sedikitpun.

Sementara persoalan Banjir yang disinggung oleh masyarakat, Soleman Nuhu mengatakan, sebelum pembukaan lahan oleh investor PT. Tidore Sejahtra Bersama, jauh sebelum itu banjir sudah sering terjadi. Untuk itu, dirinya menghimabau  kepada masyarakat agar jangan terprovokasi dan tetap jaga kerukunan  antar masyarakat. (ss)

Komentar

News Feed