Kamis, Maret 4, 2021
Beranda Bupati Malang Sampaikan Raperda RAPBD 2018, Pendapatan Daerah Turun 2,6 Persen
Array

Bupati Malang Sampaikan Raperda RAPBD 2018, Pendapatan Daerah Turun 2,6 Persen

FAKTA PERS – MALANG.

Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malang tahun 2018 digelar di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (18/10/2017), sore hari.

Dalam hal ini, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, Bab IV terkait teknis penyusunan APBD, Bupati Malang H. Rendra Kresna, menyebutkan bahwa, dalam menyusun APBD Tahun anggaran 2018, pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal hal sebagai berikut, antara lain Penetapan APBD harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2017 yang juga diatur dalam pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

“Sesuai dengan tahapan penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Malang telah membuat Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 180/18/35.07.013/2017 dan Nomor 180/3022/35.07.040/2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018; serta Nota Kesepakatan Nomor 180/19/35.07.013/2017 dan Nomor 180/3023/35.07.040/2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 4 Oktober 2018,” kata dia, di depan seluruh anggota dewan dan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Lebih lanjut, diungkapkan olehnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan APBD tahun anggaran 2018 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, paling lambat tanggal 30 November 2018.

Dalam penyampaiannya, menurut Rendra, secara substansi visi pembangunan, tema pembangunan maupun kebijakan-kebijakan tahunan sebagaimana tertuang dalam dokumen KUA-PPAS telah sinkron dengan Prioritas Pembangunan tahun 2018, yaitu, pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar, kedua, optimalisasi potensi pariwisata, ketiga, penurunan angka kemiskinan melalui pengembangan ekonomi lokal, keempat, peningkatan upaya kelestarian Lingkungan Hidup, dan kelima, peningkatan inovasi dan reformasi birokrasi.

“Penyampaian RAPBD Kabupaten Malang 2018 ini merupakan upaya memenuhi amanah Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011 mengenai jadwal proses penyusunan APBD secara tepat waktu,” ucap Rendra.

Sementara, di luar gedung paripurna, di hadapan awak media, ditegaskan olehnya, bahwa, RAPBD 2018 direncanakan turun 2,6 persen dalam pos pendapatan daerahnya. Yaitu dengan estimasi pendapatan sebesar Rp 3,6 triliyun dari target pendapatan tahun 2017 sebanyak Rp 3,7 triliyun. Sementara, Penurunan rencana pendapatan daerah tersebut, menurutnya dipengaruhi beberapa faktor.

“Salah satunya kita belum berani memasukan pos pendapatan dari Bantuan Keuangan (BK) Provinsi dan pos pendapatan dari BK Provinsi yang jumlahnya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar ini belum bisa dimasukan dalam RAPBD Kabupaten Malang 2018,” tandas dia, usai sidang paripurna.

Kembali, menurut dia, selain BK Provinsi, dan dari Pemerintah Pusat pun masih belum ada kepastian penerimaannya. Ditambahkannya, jadi pihaknya belum bisa memasukannya dan menunggu APBD Provinsi selesai. Dan, penurunan pendapatan daerah 2018 bukan karena faktor keuangan internal Pemkab Malang.

Rencana pendapatan daerah yang mengalami penurunan di tahun 2018 tersebut, berkorelasi dengan belanja. Di tahun 2018 belanja daerah mengalami penurunan sebanyak 3,1 persen. Yaitu menjadi Rp 3,7 triliyun dari belanja daerah di tahun 2017 sebesar Rp 3,8 triliyun.

“Fokus untuk belanja langsung di tahun 2018 pun, tidak jauh mengalami perubahan dengan tahun 2017. Yaitu menitikberatan pada tiga program besar yang telah berjalan di bidang kemiskinan melalui optimalisasi potensi pariwisata dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup,” jelas dia.

Masih dijelaskannya, sebenarnya perubahan terdapat pada dua agenda kerja di tahun 2018 yang disesuaikan dengan kebijakan yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 yang juga telah dibahas.

“Penambahan di peningkatan inovasi dan reformasi birokrasi serta kualitas dan kuantitas pelayanan dasar. Yang tiga tetap sama seperti tahun ini. Sedangkan, peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan telah mencapai 35,5 persen, kesehatan 10,2 persen dan untuk infrastrukturnya telah mencapai 16,7 persen. Yang jelas, Kita tingkatkan di tahun 2018 dalam konteks bidang pelayanan dasar. Untuk reformasi birokrasi salah satunya nanti kita akan juga ada program reward ASN,” pungkas dia. (Putut)

Most Popular

Recent Comments