oleh

Dua Komisi Hadang Aman Bahas Ranperda Masyarakat Adat

-Daerah-236 views

FAKTA PERS – HALMAHERA TENGAH.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Maluku Utara di hadang dua komisi yakni Komisi I dan Komisi II pada rapat Anggota DPRD, di Kantor DPRD Halteng, Senin (02/10/2017) pukul 12.00 WIT. Pertemuan itu dalam rangka membahas Draf Ranperda Masyarakat Adat Kabupaten Halmahera Tengah.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Halteng Rusmini Sadaralam, dan Wakil Ketua DPRD Halteng, dr. Hariadi Ahmad yang dihadiri oleh Ketua Banleg (Badan Legislatif) Nuryadin Ahmad, Ketua Komisi I Asrul Alting, Sekretaris Komisi I Gazali Syamaudin, Saiful Hi. Usman, Raden Adam dan Zulkifli Hi. Bayan, sementara dari Pengurus AMAN Malut diantaranya Ketua AMAN Malut Munadi Kilkoda, Mochammad Risky Hasyim, Helmi Jabir, Iksan, Herman Djumat, Zul Bahar.

Ketua DPRD Halteng, Rusmini Sadaralam pada kesempatan itu mengatakan bahwa Perda ini tentunya akan menjadi prioritas. Namun perda ini disahkan tentunya tidak menimbulkan resiko-resiko ekonomi, sosial dan budaya. Sebab perlu ada studi banding di daerah yang telah sukses menjalankan perda perlindungan hak – hak masyarakat adat.

Sementara Wakil Ketua II dr. Hariyadi Ahmad dalam penyampaiannya bahwa sampai saat ini kita punya semangat yang sama untuk mendorong perda masyarakat adat. Semoga bisa disahkan pada tahun ini karena saya juga sangat optimis soal perda ini, karena untuk kepentingan wilayah-wilayah adat di Halteng. Ia juga mengaku bahwa perda ini sudah diusulkan sejak tahun 2015, namun ada sesuatu dan lain hal sehingga tertunda. Dan mau tidak mau perda hak-hak masyarakat adat harus didorong karena mengatur pranata-pranata adat di desa.

Munadi Kilkoda yang juga Ketua AMAN mengatakan pada prinsipnya kalau memang harus dikaji kembali tidak masalah. Justru AMAN juga berharap agar Perda ini di dorong secepatnya dan Pemda dan DPRD harus aktif membicarakan ini, sebab hal penting yang perlu dipikirkan adalah tidak sampai menghilangkan subtansi Perda terkait melindungi hak – hak masyarakat adat,” tegasnya.

Selain itu kata dia Perda perlindungan hak – hak masyarakat adat ini sebagai Perda payung yang nantinya mengatur banyak hal, kelembagaan adat sistem pengetahuan masyarakat adat. Soal mendefinisikan siapa masyarakat adat, kita mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi diatasnya dan tidak membuat aturan baru. Karena ada empat syarat dalam perda yang disulkan yaitu asal usul, wilayah adat, kelembagaan adat dan hukum adat. Tapi syarat ini kumulatif namun harapannya ini bisa menjadi agenda 2018 untuk mensinergikan dengan RKPD 2018,” tandasnya.

Sementara Gazali Syamsudin yang juga anggota DPRD Halteng ini mengatakan bahwa usulan ranperda adalah tidak masalah bagi DPRD dan tentunya akan di respon karena Perda ini sangat penting dan urgen terutama untuk pemetaan wilayah masyarakat Adat.

Saiful Hi. Usman mengatakan bahwa saat ini kita membutuhkan penegasan soal perda, karena kita adalah masyarakat fagogoru yang menjunjung tinggi adat.

Anggota AMAN Malut Sdr. Iksan  mengatakan bahwa terkait dengan usulan ranperda Aman Malut adalah terlepas dari perkembangan masyarakat karena masyarakat adat yang ada di Halteng perlu dilindungi, caranya adalah membentuk Perda Masyarakat Adat.

Nuryadin Ahmad yang juga senagai Keteua Bapemperda mengatakan bahwa Kita 11 orang anggota, namun yang hadir 6 orang anggota, namun kami memberikan Apresiasi kepada teman-teman AMAN karena sangat bersemangat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Ini adalah bagian dari kerja Bapemperda sehingga menjadi masukan bagi kami agar bisa membuat Perda yang saat ini telah disampaikan. Oleh karena itu Bapemperda akan memproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD, karena kita di DPRD dari sisi anggaran sangat minim. Dan berharap usulan ranperda ini bisa dibahas di tahun anggaran 2018 karena Perda ini secara yuridis tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi salah satunya adalah UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan,” terangnya.

Perda ini sifatnya perda yang, secara teknis akan dikatur dalam peraturan kepala daerah yang akan mengatur hak- hak masyarakat adat. Hasil studi dan penelitian di lapangan ada 16 komunitas masyarakat yang meminta AMAN menjadi bagian dari masyarakat adat di Halteng.

AMAN Malut juga telah menyerahkan draf dan naskah akademik hasil studi etnografi AMAN Malut terkait perda perlindungan hak – hak masyarakat adat Halteng. Perda ini juga meminimalisir konflik ditingkat bawah salah satunya adalah pemetaan wilayah, dan lain sebagainnya.

(Ode)

Komentar

News Feed