Kamis, Maret 4, 2021
Beranda Ini Hasil Bintek Kades ke Jogja Selama Lima Hari
Array

Ini Hasil Bintek Kades ke Jogja Selama Lima Hari

FAKTA PERS – SAROLANGUN.

Selama lebih kurang lima hari yang lalu, mulai tanggal 19 hingga 24 Oktober 2017, rombongan Kepala Desa Sekabupaten Sarolangun, melakukan studi banding ke Desa Panggung Harjo, Kabupaten Bantul, Jogjakarta.

Rombongan Kades berangkat ke sana tentu memiliki tujuan, untuk bisa diterapkan di Kabupaten Sarolangun.

Lalu, apa sebenarnya tujuan para kades tersebut, sehingga memang sangat perlu dilakukan studi banding, yang anggarannya sebesar Rp. 8 juta perdesa.

Menurut keterangan Kepala Dinas PMD, Senin (23/10) kemarin, saat dihubungi via ponselnya mengatakan bahwa kunjungan para kades tersebut sebagai tindak lanjut dari bimbingan tekhnis (Bintek) Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di BKPP provinsi Jambi beberapa bulan lalu.

Dimana studi lanjutan itu dilakukan dalam pemantapan pengetahuan dan pengalaman, tentang SISKEUDes, yang mana Desa Panggung Harjo, Jogjakarta merupakan salah satu desa yang sudah menerapkan SISKEUDes sejak tahun 2015 yang lalu.

“Studi lapangan sebagi tindak lanjut bintek siskeudes di jambi beberapa bulan lalu, Hasil dari itu, kita meninjau desa panggung harjo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta karena desa itu sudah menerapkan siskeudes sejak tahun 2015 silam,” katanya.

Di desa tersebut lanjutnya, para Kades selain melihat langsung data dan pengalaman tentang kelola SIKEUDesa, juga melihat pengelolaan BUMDes milik Desa Panggung Harjo, yang melakukan pengelolaan sampah dan perangkatnya juga akan jadi contoh bagi desa, karena sudah sangat maju.

“Dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan 1000 desa se indonesia yang diadakan di desa tersebut yang dihadiri kementrian desa dan Bayangkan dalam sehari saja ada 3 kabupaten yang berkunjung kesana,” katanya.

Namun sayangnya, lanjut Ketua PBNU Sarolangun ini, dari 149 Desa yang ada di Kabupaten Sarolangun, ada sebanyak 6 desa tidak ikut, karena Kades tidak bisa bahkan perwakilannya saja juga tidak hadir.

“Dari 149 desa ada 6 desa tidak ikut dan bahkan tidak mengirimkan perwakilan maka desa tersebut harus mengembalikan dana peningkatan sdm sebesar 8 juta itu,” jelasnya yang mengaku dalam perjalanan menuju Kabupaten Sarolangun.

Ia juga mengharapkan, nanti seluruh desa harus menerapkan siskeudes ini untuk tertib administrasi dan bendahara lebih mudah dalam mengelola dan membuat laporab keuangan.

“Di desa jangan ada yang tidak bisa menerapkan siskeudes ini karena sudah banyak pengetahuan dan studi banding yang dilaksanakan, tahun ini harus terapkan, karena sesuai dengan petunjuk kpk dan kementrian keuangan, dan pak Wabup juga berpesan seperti itu,” tukasnya.

Pada studi banding tersebut, Wakil Bupati Hilallatil Badri, Asisten I Hazrian, juga ikut berkunjung kesana dan disambut hangat Pemerintah Daerah Bantul, Jogjakarta.

(sanu)

Most Popular

Recent Comments