Selasa, Juli 27, 2021
BerandaJamwas Diminta Evaluasi Kinerja Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul
Array

Jamwas Diminta Evaluasi Kinerja Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul

?

FAKTA PERS – HUMBAHAS.

Tuntutan Jaksa yang terlalu ringan dianggap mencederai rasa keadilan, sehingga Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta melakukan pemeriksaan terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul yang menangani perkara STPL/22/X/2016/SPK Humbahas Pakkat.

Kasus tersebut muncul karena adanya pengerusakan tanaman yang dilakukan sekelompok orang pada bulan September Tahun 2016 yang lalu dan dilaporkan ke Polsek Pakkat pada lima Oktober 2016, dan dalam penyelidikannya ditetapkanlah delapan orang sebagai tersangka (Pasal 170 yunto 406) dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tarutung pada bulan Juni 2017.

Informasi yang dikumpulkan pada Kamis 5/10, JPU telah menyampaikan tuntutanya kepada majelis hakim agar terdakwa dihukum enam bulan pidana, sementara dalam Pasal 170 ancamanya adalah lima tahun penjara.

Fakta Pers mencoba menghubungi JPU Bambang Dwi Saputra, SH. MH, melalui telefon seluler ia mengatakan, “tuntutan sudah kami bacakan di persidangan agar terdakwa dihukum enam bulan pidana dan bukan untuk percobaan. Sebelumnya, terdakwa menghadirkan saksi ahli entah saksi ahli dari mana itu, namun keterangan saksi ahli tersebut tidak dapat mempengaruhi persidangan karena pelaku telah merusak tanaman tanpa ijin,” kata Bambang.

JPU juga menuturka, bahwa terdakwa harus dipidana karena perdamaian tidak ada, “Terdakwa sangat pede orangnya, macam gak bersalah aja, makanya harus dihukum itu, lagian perdamain kan tidak ada. Minggu depan mereka menyampaikan Pledoi,” tuturnya.

Ketua Umum LSM Garuda RI Juspen Manalu, menyayangkan tuntutan Jaksa tersebut karena dianggap terlalu ringan dan dapat  melukai rasa keadilan dimasyarakat, “tuntutan Jaksa yang terlalu ringan menjadi presiden buruk dan melukai rasa keadilan di masyarakat” ujarnya.

Dia juga meminta kepada keluarga pelapor dan korban agar melaporkan kejadian itu kepada Jamwas Kejagung, “pelapor dan korban silahkan melaporkan kejadian itu kepada Jamwas Kejagung, sehingga agar ada pengawasan terhadap oknum – oknum Jaksa yang dianggap menyimpang dari keadilan” pungkasnya.

Menurut Toni Sastra Jaya, SH. MH. CIL selaku praktisi hukum, tuntutan Jaksa terlalu ringan, sebab pengerusakan yang diakibatkan secara sengaja dan tidak bisa diperbaiki lagi, “Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan,” tuturnya. (lu)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments