oleh

Kepdes Pancaukan Arogan, Tidak Mengindahkan Himbauan

-Daerah-204 views
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas, Ikeu Bahkhtiar saat dikonfirmasi Faktapers usai sosialisasi TP4D terhadap Kepdes se-Palas di aula hotel almarwah Sibuhuan, belum lama ini.

FAKTA PERS – PADANG LAWAS.

Dinilai tidak transparan, Kepala Desa (Kepdes) Pancaukan, Kecamatan Barumun, arogan saat ditanyai seputar pengelolaan keuangan dana desa serta proses pembangunannya.

Kepdes Pancaukan saat ditemui faktapers.com sesaat usai kegiatan monitoring kecamatan mengungkapkan, wartawan tidak berhak menanyakan apapun mengenai pembangunan di desanya.

“Bapak yang sering cari-cari saya, dan untuk apa bapak menemui perangkat desa saya, untuk apa bapak datang ke kediaman saya, terus terang saya keberatan, kan ada baleho transparansi dana desa”

“Kalau ada yang janggal ataupun kesalahan dalam pembangunan dana desa silahkan surati saya, dan saya siap memanggil masyarakat, biar mereka yang menjelaskan semua”.

“Saya baru-baru ini mendapat musibah, dan jangan tanya-tanya lagi tentang dana desa saya keberatan memberikan informasi yang bapak minta”, ungkap Kepdes Pancaukan dengan nada keras disaksikan dua wartawan mingguan lokal yang juga hendak menemuinya, Kamis (5/10/17).

Sebelumnya, faktapers.com melihat aktifitas pembangunan rabat beton tanpa plak kegiatan di desa tersebut, menurut salah satu aparatur desa, sudah menjadi kebiasaan di desa kalau plank kegiatan pembangunan boleh di pasang usai kegiatan pembangunan selesai.

Kepdes Pancaukan tidak berhasil di temui di kediamannya dan tidak melihat baleho transparansi dana desa terpajang, namun di halamannya terlihat beberapa plank merek kegiatan pembangunan dana desa tergeletak terkesan menganggur.

Mengingat himbauan KPK terhadap Kepdes se-Indonesia dengan Nomor: B.7508/01-16/08/2016 menjelaskan pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa merupakan upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat, oleh itu KPK memandang pentingnya pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas, Ikeu Bahkhtiar saat dikonfirmasi faktapers.com usai sosialisasi TP4D terhadap Kepdes se-Palas di aula hotel almarwah, sibuhuan belum lama ini mengungkapkan, Pihak Kejari Palas tidak akan mentolerir para Kepdes terkait penyalahgunaan dana desa, TP4D mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan pemerintah dalam pembangunan melalui upaya pencegahan preventif, persuasif, sehingga menghimbau agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib administrasi.

Demikian juga dalam UU No 4 tahun 2008 tentang Kami Informasi Publik (KIP) menegaskan pejabat publik atau pihak-pihak pengelola anggaran Negara baik APBN maupun APBD agar transparan dalam pengelolaan nya, tidak ada informasi yang harus di tutup-tutupi, apa bila Kepdes ataupun institusi tersebut tidak memberikan ruang terbuka bagi publik untuk mendapatkan informasi, maka pimpinan institusi tersebut bisa dijerat pidana maksimal 1 tahun penjara sesuai pasal 52 UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.

Camat Barumun Palas belum berhasil ditemui guna meminta keterangan atas sikap Kepdes Pancaukan yang merupakan salah satu desa binaannya.

(R9)

Komentar

News Feed