Selasa, Juli 27, 2021
BerandaKonsekuensi Pembalakan Liar dan Dugaan Korupsi di Sektor Kehutanan
Array

Konsekuensi Pembalakan Liar dan Dugaan Korupsi di Sektor Kehutanan

FAKTA PERS – HALMAHERA TENGAH.

Ketua Forum Anti Korupsi (Formak) Kabupaten Halmahera Tengah, Muhammad Yasin Nawawi yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Bualemo ini kepada awak media menyampaikan bahwa Halteng sebagai daerah yang memiliki sisa wilayah hutan sedang di Provinsi Maluku Utara.

Namun sejauh ini juga Halteng menjadi salah satu daerah yang mengalami lajunya penggundulan hutan tercepat dari semua daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Sebab kata dia, nilai impor atau pendistribusian di sektor perkayuan di Halteng sendiri hingga kini diduga tak tercatat dengan baik oleh Dinas Kehutanan Pemprov Malut,” katanya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, kata Yasin, sudah hampir setengah dari seluruh kayu bulat yang sudah ditebang secara liar. Pada akhirnya hal ini menimbulkan dampak kerugian secara luas terhadap kesejahteraan masyarakat serta perekonomian daerah,” kesalnya.

Amatan kami Forum Anti Korupsi (FORMAK) Kabupaten Halmahera Tengah bahwa Halteng saat ini sudah mengalami kerugian itu, serta dampak yang ditimbulkan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Karena dengan menggunakan metodologi dokumen industri yang telah diberlakukan. “Kami memperkirakan bahwa pada tahun 2020. Pemerintah Daerah akan kehilangan 1 milyar rupiah pertahun akibat pembalakan liar, korupsi dan salah kelola oleh Dinas Kehutanan Pemprov Malut.

Jumlah tersebut berasal dari pajak dan royalty yang tidak dapat dipungut terhadap kayu ilegal, defisit akibat subsidi siluman yang diberikan secara besar – besaran kepada industri kehutanan (termasuk penerapan pajak yang didasari oleh manipulasi harga pasar sehingga lebih rendah dari harga riil) dan kerugian akibat penghindaran pajak oleh para importir yang melakukan itu.

Meskipun jumlah kehilangan diatas terlihat sangat besar, perhitungan kami masih belum mencakup kehilangan akibat aksi illegal, perilaku penghindaran pajak lainnya seperti pajak pendapatan serta pungutan yang tidak dilakukan atas kayu legal yang telah diperhitungkan pajaknya. Lebih dari itu, perhitungan kehilangan dari kegiatan pembalakan liar juga belum mencakup sejumlah besar industri penggergajian kayu, dimana penggergajian yang memiliki kapasitas produksi kurang dari 3000 meter kubik pertahun tidak diwajibkan melapor konsumsi kayu mereka ke Dinas Kehutanan (Dishut) Pemprov Malut,” terangnya.

Kehilangan pendapatan pemerintah dan salah kelola di sektor kehutanan memiliki konsekuensi domestik yang sangat luas. Hal ini telah tergambar dengan baik dimana perilaku korupsi dan salah kelola telah memberikan dampak yang sangat merusak terhadap hutan alamiah yang sudah sangat terbatas serta mata pencarian penduduk miskin pedesaan yang menggantungkan kehidupannya terhadap hutan – hutan tersebut.

Dalam tulisan ini, kami menggambarkan akibat kerusakan yang sering terabaikan yaitu efek limpahan korupsi yang sangat buruk pada tata kelola dan HAM. Para oknum penyebab kerugian tersebut jarang dituntut pertanggungjawabannya karena sebagian dari aparat penegak hukum dan Dinas Kehutanan juga terbebat dalam kepentingan pembalakan liar. Pembiaran ini sudah sangat jelas mencederai rasa hormat terhadap HAM. Hal tersebut ditambah oleh ketidak mampuan warga untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah karena kurangnya akses terhadap informasi publik,” imbuhnya.

Lebih dari itu, hilangnya kesempatan disebabkan pendapatan yang menguap sungguh besar, karena kucuran dana yang sangat diperlukan untuk menyediakan layanan mendasar, yang dapat membantu daerah dalam upaya memenuhi kewajibannya atas HAM, seperti layanan kesehatan, justru mengalir ke kantong para pengusaha kayu dan pejabat korup,” ujarnya

Korupsi, ketidak jelasan dan juntaian aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan begitu merajalela di Halteng sehingga memicu kemunculan istilah yang kini sering terdengar di kalangan masyarakat atas keberadaan uang yang tak terkontrol tersebut yaitu “dokumen duit.,” bebernya.

Ia juga mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal paling dekat dengan hutanlah yang harus menanggung beban dari pengrusakan hutan yang terus berlangsung, sementara mereka tetap terkungkung dalam kemiskinan dan ketiadaan layanan dasar. Dalam saran dan kalimat yang ada dalam tulisan ini akan memberi saran dan paparan rinci terhadap konsekuensi – konsekuensi yang terjadi di daerah ini.

Dulunya Halteng memiliki wilayah hutan sangat lebat. Namun dengan aksi pembalakan liar yang kian merajalela ini, maka pendapatan yang hilang akibat pembalakan liar akan melebihi seluruh anggaran daerah. Sehingga, sekalipun pemerintah provinsi menggabungkan anggaran di dua dinas, hal itu tetap tidak berarti jika dibandingkan dengan jumlah kehilangan yang terjadi,” pungkasnya. (Ode)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments