Senin, Maret 1, 2021
Beranda PAD Purwakarta Dalam KUA PPAS Rencana APBD 2018 Dinilai Lebih Realistis
Array

PAD Purwakarta Dalam KUA PPAS Rencana APBD 2018 Dinilai Lebih Realistis

Fakta Pers – Purwakarta.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Purwakarta dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA) rencana APBD Purwakarta 2018 dinilai lebih realitis, bila dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2017. Karena merujuk dari pengalaman tiga tahun sebelumnya, dimana PAD dari realisasi BPHTB tidak mencapai target.

Dalam draf ringkasan KUA PPAS rencana APBD Murni 2018 tercatat PAD sebesar Rp. 423 Milyar, sementara PAD dalam APBD 2017 sebesar Rp. 809,9 Milyar.

Seusai rapat gabungan Komisi DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purwakarta. Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami menilai PAD dalam KUA PPAS rencana APBD Murni 2018 cukup realistis.

“Merujuk dari pengalaman kita selama tiga tahun sebelumnya, Kita berharap potensi PAD dari BPHTB dapat terealisasi. Potensinya ada, izin lokasinya juga ada, tetapi kan BPHTB itu tidak bisa dijadikan pendapatan kalau belum dibalik nama,” tuturnya.

Maka, lanjut Sri Puji, Banggar meminta dan memberikan masukan kepada Pemda agar target PAD dari BPHTB diturunkan. “Sehingga nanti antara target dengan realisasi tidak terlalu jauh, sebetulnya kita berharap terus, agar target tercapai,” terang politisi Gerindra ini dikantornya, selasa (24/10).

Menanggapi Pokok Utang sebesar Rp. 150 Milyar dalam KUA PPAS Rencana APBD Murni 2018, menurutnya, harusnya tidak terjadi utang karena sejak awal sudah dibahas.

“Harusnya kan tidak terjadi utang karena kita menganggarkan, kita punya Rp. 1000 jadi belanjanya juga Rp. 1000. Kenapa terjadi utang, karena pendapatan tidak terealisasi sesuai target. Anggaran dari pusat selama dua tahun ini terjadi perubahan, kemudian PAD tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan,” papar Sri Puji yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Purwakarta ini.

Lebih lanjut, ia menjelaskan utang itu terjadi bukan karena belanja yang berlebih. “Bukan karena belanja yang berlebih, karena kita sudah berhitung, pendapatan disesuaikan dengan belanja. Tapi, karena pendapatan tidak mencapai target, sehingga terjadilah belanja yang belum terbayarkan, menurut saya adalah kegiatan yang belum terbayar. artinya tidak diluar dari yang sudah direncanakan,” tutup Sri Puji.

(rom)

Most Popular

Recent Comments