oleh

Penyelewengan Dana BOS Tumbuh Subur Di Padang Lawas, Transparansi Tim BOS Dituding Pembodohan

FAKTAPERS.COM – Padang Lawas.

Minimnya transparansi publik dalam pengelolaan merupakan penyebab penyelewengan dana BOS makin tumbuh subur. Pasalnya, pengelolaan dana tersebut mutlak dalam kendali Tim Managemen BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas dan Kepala Sekolah (Kepsek).

Bahkan, para pengawas pada UPTD Pendidikan tidak diberikan kewenangan, menurut Kepala UPTD Pendidikan (red) yang ada di kecamatan kepada faktapers.com mengungkapkan, pihaknya maupun beberapa staff pengawas yang ada tidak diberi kewenangan dari Dinas Pendidikan maupun Tim managemen BOS Kabupaten  untuk mengawasi pengelolaan dana BOS di sekolah.

“Kalau mengenai Dana BOS maupun pencairan itu pasti langsung berhubungan ke Dinas, namun kalau mengenai rapat, itu sudah jelas ke kami, biasanya isi lampiran bunyinya. Diharapkan Kepala UPTD pendidikan dapat menghadiri rapat di lokasi ini, jam sekian, paling itu yang sering ditugaskan ke kami dari Dinas,” katanya.

“Kalau yang mengenai dana BOS sekolah tidak usahlah ditanyakan ke kami, karena kami tidak di berikan kewenangan dari Dinas, tapi kalau seputar proses belajar mengajar di sekolah kita akan berupaya memberikan informasi yang kami tahu, Dinas pendidikan kalau memerlukan kami paling hanya untuk mengikuti rapat itu saja,” ungkap Ka UPTD (red).

Begitu juga dengan Liber Sihotang, salah satu orang tua siswa di SD Negeri, pihaknya tidak pernah diundang kepsek maupun komite untuk membahas ataupun memberitahukan dana BOS yang diterima sekolah, bahkan pada papan pengumuman juga tidak pernah ada.

“Saya selaku orang tua siswa SD Negeri tidak pernah diundang sekolah maupun komite sekolah untuk diikutsertakan dalam penggunaan dana BOS yang diterima sekolah, bahkan di papan pengumuman juga tidak pernah ada dipajangkan,” tuturnya.

“Saya pernah mendengar informasi dari salah satu wartawan bahwa pengalokasian dan penggunaan dana BOS bisa diakses melalui portal BOS, namun sudah berkali-kali saya buka ternyata semua item yang ada kosong atau seperti tidak diisi. Lantas transparansi bagai mana yang dimaksud pemerintah, transparansi pembodohan maksudnya?” katanya lantang.

Sementara Kepala Bidang Dikdas pada Senin (9/10/17) sekitar pukul 08:30 WIB tidak ada ditemui di ruangannya. Salah satu staff di ruangan Dikdas mengatakan Kabid sedang sarapan. Berselang satu jam kemudian Kabid memasuki ruangan, namun saat hendak ditemui di ruanganya, Kabid juga belum bersedia ditemui.

“Sebentar dulu ya,” kata Kabid sambil memegang seluler Android miliknya. Hingga akhirnya berselang setengah jam lamanya menunggu, namun Kabid tak kunjung mempersilahkan masuk. Wartawan faktapers.com pun mengurungkan niatnya untuk menemui Kabid Dikdas guna konfirmasi mengenai kepengawasan Tim Managemen BOS Kabupeten yang dinilai “tidur”.

Merujuk kepada Permendikbud RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah,  Tim BOS Kabupaten/Kota, di mana Tim Pengarah adalah Bupati dan penanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi Kabid Dikdas juga Tim managemen BOS Kabupaten yang dinilai minim tranasparansi dan tidak paham tupoksi.

Masyarakat Padang Lawas menilai Transparansi dana BOS adalah transparansi Pembodohan, sehingga kinerja mereka pantas untuk dipertanyakan. @Robert N (R9)

Komentar

News Feed