Sabtu, Juli 31, 2021
BerandaSoal Pemberitaan Pemerasan Oleh Oknum Wartawan, Hi Latif dan Isnadi Sunu Keliru...
Array

Soal Pemberitaan Pemerasan Oleh Oknum Wartawan, Hi Latif dan Isnadi Sunu Keliru Berikan Klarifikasi

FAKTA PERS – HALMAHERA TENGAH.

Beberapa orang pengusaha kayu atau oknum pelaku pembalakan liar di Kecamatan Weda, baru-baru ini telah menggelar Konfrensi Pers bersama beberapa rekan media yang dipusatkan di rumah Hi Latif pada Senin (9/10/2017).

Turut hadir dua pengusaha kayu yakni Daeng Ancu, Isnadi Sunu dan dikabarkan juga turut hadir dua orang anggota intelkam Polres Halteng dalam acara Konfrensi Pers itu.

Konfrensi Pers yang dilakasanakan di kediaman Hi Latif di Desa Were, Kecamatan Weda itu dalam rangka mengklarifikasi pemberitaan soal kayu yang diberitakan oleh faktapers.com beberapa waktu lalu.

Namun, Hi Latif dinilai keliru karena tidak melibatkan oknum wartawan Fakta Pers Media (www.faktapers.com) yang menerbitkan berita tersebut. Hal ini disampaikan Lamagi La Ode kemarin.

Menurutnya, langkah yang di tempuh Hi Latif yang juga pengusaha kayu ini sudah tepat, hanya kesalahannya tidak melibatkan oknum wartawan Fakta Pers Media yang memberitakan aktivitas pembalakan liar mereka,” tegasnya.

Hi Latif ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan statment pemerasan yang diberitakan wartawan Kabar Malut Online mengaku tidak tau siapa yang komentar, sementara Isnadi Sunu ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat terkait dengan pemerasan hingga kini enggan memberikan tanggapan ketika dihubungi berulangkali tak pernah merespon.

“Untuk itu, perlu saya tegaskan bahwa tidak ada pemerasan yang terjadi. Malah kedua pengusaha itu menginginkan koordinasi dengan awak media biar aksi pembalakan liar mereka tak lagi di publikasi.” terang Ode.

Jika berkas mereka legal mengapa mereka mendapat pesan singkat dari salah satu staf Dinas Kehutanan Pemprov Maluku Utara yang menegaskan kepada sejumlah pengusaha kayu di Halteng untuk menghentikan aktivitas mereka,” akunya.

Untuk diketahui, aksi beberapa pengusaha kayu di Kecamatan Weda dan Weda Selatan diduga tak mengantongi dokumen legal sehingga mereka berencana membangun komunikasi dengan Insan Pers dengan tujuan agar setiap kegiatan pembalakan liar mereka tak dipublikasi.

“Saya yakin sejauh ini, pasti ada oknum-oknum yang pernah meminta mereka uang dengan bunyi jutaan rupiah, tapi mereka takut untuk mengungkapkan. Sementara saya yang tak pernah memintah mereka uang saja dibilang melakukan pemerasan. Padahal, belum lama ini Hi Latif dan Isnadi Sunu mendatangi kosan saya dalam rangka mau berkoordinasi aga setiap aksi pembalakan liar mereka tak lagi dipublikasi. Namun itu tak di bicarakan soal itu, tapi malah mau pamitan pulang Isnadi Sunu menaruh uang ratusan di atas sound sistem saya dua lembar uang seratus ribu untuk uang berobat,” kisahnya.

“Untuk itu saya lagi bingung yang dibilang pemerasan kepada mereka. Padahal sejauh ini saya belum pernah diberikam uang sampai jutaan oleh mereka, Jangankan jutaan 300.000 saja tidak pernah apa lagi tiap hari. Untuk itu dijelaskan secara rinci dimana saya melakukan pemerasan dan sudah berapa kali saya melakukan pemerasan kepada mereka,” kesalnya.

Lanjut dia, sepintas informasi yang dihimpun sesama rekan Pers Liputan Halteng bahwa Konfrensi Pers yang dilakukan di rumah salah satu pengusaha kayu itu guna meluruskan pemberitaan faktapers.com yang memuat soal dokumen mereka yang di duga ilegal. Namun, hasil konferensi pers itu tiga pengusaha kayu itu menyatakan bahwa dokumen usaha mereka sudah legal karena telah membayar PSDH-DR sampai pada tahun 2017,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Noto Prayitno selaku Pemimpin Redaksi serta Penanggung Jawab Redaksi www.faktapers.com di Jakarta akan menempuh jalur hukum. Karena sejauh ini pihak redaksi belum menerima klarifikasi maupun permintaan maaf atas tindakan tersebut.

“Ini tindakan pencemaran nama baik oleh oknum pengusaha kayu yang berada di Maluku Utara. Kami akan menempuh jalur hukum apabila tidak ada klarifikasi dari mereka,” kata Reno, sapaan akrab Noto Prayitno melalui sambungan seluler.

Menanggapi media yang menayangkan pemberitaan tersebut, Ia akan melakukan upaya-upaya komunikasi untuk klarifikasi. “Saat ini kami masih menunggu reaksi mereka atas pemberitaan itu, tetapi yang pasti, Dewan Pers yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan terkait pemberitaan. Kita tunggu saja perkembangannya,” pungkasnya.

(K-FPM Malut)

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments