oleh

Tim Menajemen BOS Provinsi Sumatera Utara Diduga Tak Paham Permendikbud 76 Tahun 2014

 

FAKTAPERS.COM – PADANG LAWAS.

Diduga tidak paham Permendikbud 76 tahun 2014, tim menajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Kabupaten Padang Lawas (Palas) hingga sekolah tidak transparan dalam pengelolaannya.

Dari hasil penelusuran faktapers.com melalui situs portal BOS yang ada, hampir 80% Sekolah di Kabupaten Palas tidak up date data tentang penggunaanya di sekolah. Walaupun dalam Permendikbud 76 tahun 2014 sudah secara gamblang dijelaskan akan tugas dan tanggung jawab tim manajemen BOS Kabupaten, Provinsi, hingga Pusat.

Sementara di sekolah, pengumuman penggunaan dana BOS tidak pernah terlihat di papan pengumuman. Bahkan Kepala Sekolah (Kepsek) keberatan apabila diminta untuk memperlihatkan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) maupun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas penggunaan dana BOS.

Seperti yang terjadi di SMPN 1 Lubuk Barumun baru-baru ini, saat dikonfirmasi faktapers.com, Kepsek merasa keberatan dan tidak berkenan menerima media maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) apabila ditanyai seputar penggunaan dan BOS atau dokumen lain yang bersangkutan dengan siswa maupun sekolah.

Menurut Kepsek SMPN 1 Lubuk Barumun pihaknya tidak berkewenangan menjawab segala pertanyaan ataupun informasi tanpa adanya surat dari Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Padang Lawas, dan itu merupakan perintah dari Kadis Kabupaten Palas.

Organisasi pelaksana pengelolaan dana BOS dibentuk dari pusat hingga ke sekolah, ditingkat pusat dilaksanakan oleh tim manajemen BOS pusat yang terbagi menjadi tim pelaksana BOS SD dan tim pelaksana BOS SMP. Di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh tim manajemen BOS Provinsi. Kemudian di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh tim manajemen BOS Kabupaten/Kota, sedangkan di tingkat sekolah dilaksanakan oleh tim BOS tingkat sekolah.

Program BOS pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Pantauan faktapers.com di sekolah yang ada di Kabupaten Palas, banyak oknum kepsek merekayasa penggunaan dana BOS.

Mengacu pada lampiran 1 Permendikbud 76 tahun 2014 Bab VIII tentang pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang.

Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yakni;

  • Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
  • Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yakni dana BOS yang terbukti di salahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi.
  • Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan,penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang di duga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS
  • Pemblokiran dana dan pemberhentian sementara seluruh dana pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.

@Robert N (R9)

Komentar

News Feed