oleh

UU Pemilu Dinilai Tidak Mengatur Pendidikan Politik dan Saluran Publik Pemilu

-Daerah-213 views

Fakta Pers – Purwakarta.

Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menilai ada beberapa kekurangan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diantaranya tidak mengatur tentang Pendidikan Politik, Pemberitaan Pemilu dan Media Saluran Publik.

“Belum ada aturan terkait sosial media, demokrasi Parpol, pendidikan politik, pengaturan pemberitaan pemilu dan media saluran publik,” ujarnya.

Ia mengatakan untuk pendidikan politik bagi masyarakat, harusnya ada guidens.

“Persoalan kita sekarang ini, tidak ada pendidikan politik secara utuh. Pemilu yang sekarang kan hanya satu bagian, ada pra pemilu dan pasca pemilu,” tandasnya.

Idealnya, kata dia, disaat perputaran antara pemilu diisi oleh pendidikan politik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Bukan hanya secara formal, melainkan pemerintahan pusat dan setiap daerah mengalokasikan untuk membuat pemahaman yang utuh tentang Indonesia itu seperti apa,” terang Kaka Suminta usai sosialisasi penyelenggaraan pemilu 2019, di Hotel Harper Purwakarta, Selasa (10/10/2017).

Menurutnya, Partai politik sebagai kunci, memiliki peran strategis dan sangat dibutuhkan untuk memberikan pendidikan politik.

“Contoh, ketika Partai Politik setelah berbicara kepada basis konstituennya, memerlukan penguatan dalam hal nasionalisme. Artinya, bisa berbicara dengan Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kominfo. Anggaran bisa ditaruh dimana saja, dialokasikan space untuk pendidikan politik, penggunaan anggarannya proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Tak kalah penting, ia menegaskan harus ada pengaturan untuk saluran publik melalui media. “Media itu harus proporsional, mana yang untuk kepentingan informasi publik dan mana yang menjadi kepentingan pemiliknya. Kalau bisa, ya pemilik media itu tidak mempengaruhi redaksional. Harus diatur bagaimana kemandirian pers, tentang kemerdekaan redaksional,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Ketua KPUD Purwakarta, Deni Ahmad Haidar mengatakan KPUD mengundang sejumlah narasumber yang kompeten untuk membedah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tuntas.

“Kami mengundang sejumlah pembicara yang berkompeten, ada Perludem, KIPP, Bawaslu dan KPU sendiri. Sehingga stakeholder disini paham, bahwa Konstruksi UU Pemilu itu seperti apa,” ujarnya.

Ia menambahkan sosialisasi ini mengupas secara tuntas pasal per pasal, semua dibahas.

“Bawaslu membahas tentang potensi pelanggaran pemilu. Perludem berbicara filosofi UU Pemilu, kemudian kewajiban peserta pemilu, kewajiban masyarakat juga. Kalau KPU hanya memfasilitasi saja,” pungkasnya.

(rom)

Komentar

News Feed