Selasa, Maret 2, 2021
Beranda IKMS dan Pendekar Lampung Menyayangkan "Money Politic" di Pilkada Serentak 2018
Array

IKMS dan Pendekar Lampung Menyayangkan “Money Politic” di Pilkada Serentak 2018

Jakarta, faktapers.id – Beberapa daerah di Indonesia telah selesai mengadakan Pesta Demokrasi yang telah memunculkan pemenang dari Pesta Demokrasi tersebut. Namun, justru dilema setelah pilkada tersebut dilakukan muncul berbagai protes akan praktek Politik uang yang diindikasikan terjadi sesaat sebelum pemilihan dilakukan yang dikenal dengan sebutan serangan Fajar. 

Berbagai tanggapan akan politik uang tersebut datang dari berbagai pihak, diantaranya dari Ikatan keluarga mahasiswa Sumatera Selatan (IKMS) Jabodetabek yang sangat menyayangkan dengan adanya kecurangan (money politik) yang terjadi saat pemilihan kepala daerah serentak 2018, hal tersebut disampaikan oleh ketua umum IKMS Jabodetabek Amirul Mukminin, Kamis (28/06/2018).

“Dengan banyaknya temuan kecurangan yang terjadi dilapangan, kami meminta dan menekankan kepada KPUD dan Bawaslu untuk bertindak tegas terhadap laporan-laporan kecurangan yang masuk.
Sejauh ini data dan bukti yang kuat adanya kecurangan salah satunya di pemilihan bupati Lahat, provinsi Sumatera Selatan,” ungkap Amirul Mukminin.

Seharusnya, lanjut Amirul, tanggung jawab yang diemban pihak penyelenggara dan pengawas Pilkada (KPUD dan Bawaslu) dapat meminimalisir kejadian tersebut (Money Politic) karena tegaknya demokrasi sangat tergantung dari peran penting pihak penyelenggara dan pengawasan lembaga tersebut dan kurang efektifnya sosialisasi yang telah dilakukan oleh penyelenggara dan pengawas pilkada kepada para seluruh jajarannya membuat masih terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu maupun pilkada tetap ada. 

“Kami mahasiswa dan mahasiswi asli Sumatera Selatan sangat menyayangkan dengan adanya temuan kecurangan yang terjadi dipemilihan kepala daerah kabupaten lahat. Kami berharap pihak-pihak yang melakukan kecurangan(Money Politic) dapat sesegera mungkin di proses sesuai dengat aturan yang ada,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Adv. H. Toni Sastra Jaya, SH., MH., CIL, Pendekar Hukum Lampung yang biasa disapa Kak Tosa dan juga menjabat sebagai Ketua DPD KAI Prov Banten dan juga sebagai Sekjen Kamsri mengatakan, pelanggaran atau kecurangan-kecurangan yang terjadi bukan hanya di Sumsel, namun di Lampung dalam pemilihan gubernur pun terdapat beberapa kecurangan telah terjadi juga perbuatan itu.

Toni pun menyayangkan tindakan seperti kecurangan atau pelanggaran yang terjadi dalam pesta demokrasi yang semestinya jauh dari politik uang karena hal tersebut telah menodai semangat dari demokrasi yang adil dan bersih dari praktek-praktek Kotor. 

Menurutnya tindakan politik uang tersebut dilarang dan hal tersebut telah termaktub pada pasal 187 C UU Pilkada “bahwa Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan  melawan  hukum memberi  imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota  maka  penetapan  sebagai  calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota   sebagaimana dimaksud dalam Pasal   47 ayat (5), dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling  lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Maka kami meminta kepada KPUD dan Bawaslu diseluruh Indonesia untuk segera bertindak memproses laporan-laporan yang masuk dari masyarakat atas dugaan tindakan kecurangan tersebeut.

Pewarta: uaa
Editor: mw

Most Popular

Recent Comments