Jumat, Maret 5, 2021
Beranda 1.000 Ulama Dukung Jokowi
Array

1.000 Ulama Dukung Jokowi

JAKARTA, faktapers.id – Suhu politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 disejukan dengan rencana pertemuan 1.000 ulama de­ngan Presiden RI, Jokowi, di Istana Bogor. Pertemuan tersebut akan terasa hangat dan membuat nyaman rakyat Indonesia.

Rencana 1.000 ulama bertemu Jokowi diinisiasi oleh salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yusuf Supendi. Yusuf me­ngatakan, tujuan pertemuan itu untuk memberikan duku­ngan kepada Jokowi untuk Pilpres 2019.

“Saya sudah mempersiapkan ada 1.000 ulama dan kyai. Saya sudah sampaikan kepada Pak Ali Mocthar Ngabalin (Komisaris AP I), bahwa mereka ingin ketemu di Istana Bogor,” kata Yusuf Supendi, Sabtu kemarin.

Yusuf mengungkapkan, rencana itu sudah lama dipersiapkan bersama dengan Ali Ngabalin. Namun, sambungnya, hingga saat ini masih menunggu waktu yang pas.

Selain mempertemukan 1.000 ulama, Yusuf meminta kepada Ngabalin untuk menyampaikan pesan kepada Jokowi untuk menghadiri kegiatan lain yang bakal ia gelar.

“Tadi saya bilang kepada Pak Ali Mochtar Ngabalin tolong diprogramkan dua hal. Pertama minta mungkin di kampung halaman saya (Bogor) kehadiran Pak Jokowi. Kedua kehadiran Pak Jokowi di Pelabuhan Banten bertemu dengan 500 pendekar Ban­ten,” kata Yusuf.

Bicara soal dukungan terhadap sang petahana bisa berjaya dalam Pilpres 2019, Yusuf mengatakan itu adalah buah analisa dirinya atas persepsi publik.

“Saya menganalisa dari publik, memperhatikan kepribadian Pak Jokowi dan seterusnya. Saya tidak ada kepentingan. Itu normatif dari saya,” kata Yusuf.

Hijrah ke PDIP

Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi mengatakan, bahwa sekitar 70 persen kader PDI Perjuangan adalah umat muslim dan kalangan santri. Atas dasar itulah Yusuf memutuskan untuk maju sebagai bakal caleg DPR pada Pileg 2019 bersama PDIP.

“Menurut hasil penelitian, 70 persen pendukung PDIP itu umat Islam dan santri, 77 persen santri. Saya kan santri, jadi ketemu santri cocok,” ucap Yusuf di kantor KPU.

Yusuf maju sebagai bakal caleg DPR untuk daerah pemilihan Kabupaten Bogor. Selain soal persoalan agama  dan santri, pertimbangan lain Yusuf karena PDIP merupakan partai besar di Indonesia.

Yusuf berpendapat bahwa ada tiga jenis partai politik. Pertama, partai papan atas, menengah, dan terbawah. Dia menilai PDIP lebih mapan daripada Hanura yang merupakan kendaraan politik Yusuf sebelumnya saat mendaftar caleg Pemilu 2014 lalu.

“Kalau papan atas, di atas. Kalau turun-turun juga tidak masalah. Sedikit saja,” ujar Yusuf.

Yusuf yakin dirinya kembali terpilih dan duduk di parlemen pada periode 2019-2024 mendatang. Dia yakin lantaran pernah mendapat banyak suara saat maju sebagai caleg bersama PKS maupun Hanura di pemilu-pemilu sebelumnya. Dia pun optimis karena dapil Kabupaten Bogor adalah kampung halamannya.

Mengenai motif maju kembali menjadi calon anggota legislatif, Yusuf mengatakan ingin memanfaatkan potensi yang dimiliki. Yusuf mengklaim teman-temannya selama ini menilai dirinya memiliki potensi di bidang politik. Karenanya dia ingin memanfaatkan potensi yang ada.

Yusuf lalu menjelaskan mengapa dirinya meninggalkan Hanura dan maju bakal caleg bersama PDIP. Yusuf mengklaim sebetulnya belum resmi nonaktif dari Hanura.

Dia mengaku telah menghubungi Wiranto dan ajudannya. Yusuf ingin bertemu dan berdiskusi dengan mantan Ketum Hanura tersebut. Namun, iktikad untuk bertemu tak kunjung tercapai. Dia mengatakan ajudan Wiranto tidak kunjung mengagendakan pertemuan antara dirinya dengan Wiranto.

Ulama Representasi Nabi

Komisaris Angkasa Pura I, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan, bahwa Ijtima Ulama merupakan representasikan para nabi. Oleh karena itu, Ngabalin mengatakan ulama tidak boleh dibawa ke dalam politik praktis, terutama menjelang Pilpres 2019.

Hal ini menangggapi Ijtima Ulama yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Jakarta Barat, sejak Jumat (27/7/2018) pekan lalu.

“Institusi ulama itu adalah representasi para nabi. Karena itu ulama tidak boleh dibawa dalam politik praktis. Saya ingin mengatakan karena ulama tempat umaroh bertanya, tempat semua orang bertanya maka jangan dibawa-bawa untuk kepentingan-kepentingan politik praktis,” kata Ali Mochtar Ngabalin di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (28/7).

Ngabalin juga mengingatkan bahwa ulama seharusnya berdiri di atas kepentingan umat. Sehingga hasil dari pertemuan Ijtima Ulama bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Dan mempersiapkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tidak berkhianat, pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara tapi bisa mengimplementasikan gagasannya untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Ngabalin. ●fp01

Most Popular

Recent Comments