Senin, Maret 8, 2021
Beranda Alokasi Anggaran Lingkungan Hidup Minimal Harus 2,5 %
Array

Alokasi Anggaran Lingkungan Hidup Minimal Harus 2,5 %

SEMARANG, FAKTA PERS – Banyaknya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya yang terjadi di negeri kita, disebabkan Indonesia berada dalam kawasan ring of fire (cincin api).

“Karena itulah, pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk lingkungan hidup dalam jumlah yang mencukupi. Setiap kebijakan pun harus memperhatikan kondisi lingkungan hidup sekitar agar bisa tetap terjaga dan lestari,” ujar Abdul Fikri Faqih, penulis buku “Menuju Green Budgeting” di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, baru-baru ini.

Menurut Fikri, jika dalam setiap kebijakan pembangunan tidak menyertakan kesadaran mitigasi, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan. Sebab pembangunan pasti akan berdampak pada lingkungan.

Dalam bukunya, Fikri mengungkapkan sebuah konsep green budgeting yang termasuk implementasi pembangunan berkelanjutan. Dengan green budgeting, pengalokasian anggaran harus memperhatikan lingkungan hidup.

“Buku ini adalah konsep bagaimana menuju green government atau pemerintah yang hijau yang akuntabel dan transparan. Jadi bagaimana membangun tetapi tidak untuk kepentingan kita sekarang, namun generasi muda ke depan juga diperhatikan,” kata Fikri.

Dia menilai anggaran di sektor lingkungan hidup selama ini masih sangat minim. Indonesia hanya mengalokasikan 0,9 persen dari APBN, sementara Jawa Tengah rata-rata hanya mengalokasikan 0,34 persen dari APBD. Jumlah alokasi anggaran 0,9 persen dari APBN, itu jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lain. Sebut saja Ghana dan Mali yang alokasi anggaran untuk lingkungan hidup mencapai tiga persen.

Menurutnya, hal itu karena UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kurang tegas.

“Pada UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk keperluan hidup. Tapi kata memadai ini tidak ada batasan, tidak ada ketentuan,” ujarnya.

Fikri menambahkan tidak hanya masih minim, anggaran untuk lingkungan hidup tersebut tidak 100 persen bersentuhan langsung dengan lingkungan. Hanya 10-15 persen dan selebihnya untuk kegiatan rapat dan koordinasi.

“Jadi 100 persen anggaran itu paling 10-15 persen yang fokus langsung pada lingkungan atau konservasi,. Selebihnya banyak untuk rapat dan koordinasi,” tuturnya.

Alokasi anggaran lingkungan hidup juga jangan hanya untuk instansi sektoral yang mengurusi atau berkaitan langsung dengan lingkungan hidup seperti Badan Lingkungan Hidup atau Dinas PU maupun Bina Marga. Namun seluruh SKPD harus mengalokasi anggaran tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Provinsi Jawa Tengah mengatakan buku yang ditulis Mantan Wakil Ketua DPRD Jateng tersebut, bisa dibilang mengritisi kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran untuk mitigasi dan kesadaran lingkungan hidup sekitar. Karenanya, Sekda mengusulkan alokasi anggaran untuk lingkungan hidup sebaiknya minimal 2,5 persen. Apalagi Jawa Tengah bisa dikatakan supermarketnya bencana.

“Saya usulkan minimal 2,5 persen, seperti pendidikan 20 persen, kesehatan lima persen. Lingkungan ini idep-idep sebagai zakat lingkungan supaya kita semua bisa gumregah, dan peran serta bukan untuk legislatif dan eksekutif saja, rakyat juga kita ajak untuk peduli terhadap lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, peran aktif masyarakat perlu ditingkatkan. Sebab, kewajiban menjaga lingkungan tidak hanya pemerintah melainkan seluruh masyarakat. Kesadaran masyarakat dinilai masih kurang dalam hal menjaga lingkungan sekitarnya. fp03

 

Most Popular

Recent Comments