Rabu, Maret 3, 2021
Beranda Bekas Koruptor (Masih) Dipelihara Parpol?
Array

Bekas Koruptor (Masih) Dipelihara Parpol?

JAKARTA, faktapers.id – Ada lima bakal calon anggota legislatif DPR RI yang didaftarkan partai politik merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Demikian diungkapkan Komisi Pemilihan Umum RI.

“Berdasarkan dokumen yang disampaikan partai politik, KPU menemukan lima bakal calon anggota legislatif pernah terkena tin­dak pidana korupsi,” kata Ketua KPU RI Arief Budi­man di Jakarta, akhir pekan lalu. Namun begitu ia tidak menyebutkan siapa nama kelima bakal caleg itu dan dari partai mana saja mereka berasal.

Dikatakan Arief status para bakal caleg mantan ko­ruptor diketahui dari salinan putusan pengadilan yang dilampirkan kelima bakal caleg itu. Oleh karena itu KPU menyatakan, para bakal calon itu tidak memenuhi syarat, seluruh berkasnya akan dikembalikan kepada partai politik yang mendaft­arkannya.

Dengan dikembalikan­nya berkas calon anggota legislatif DPR RI, KPU masih memberikan waktu bagi par­tai politik untuk mengganti bakal caleg tersebut selama masa perbaikan, pada teng­gang waktu 22-31 Juli 2018.

Selain temuan bakal ca­leg eks koruptor, KPU juga membeberkaan menemu­kan adanya formulir daftar bakal calon yang memuat nama dan nomor urut berbe­da dengan sistem informasi pencalonan (silon).

Temuan lain, adanya bakal caleg yang menggu­nakan surat keterangan se­bagai pengganti KTP elek­tronik, bakal caleg dengan ijazah yang belum dilegalisir, hingga dokumen calon tidak miliki nomor urut.

Berdasarkan PKPU No­mor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Melarang Man­tan Narapidana Kasus Ko­rupsi Untuk Menjadi Caleg, Pasal 4 ayat 3 PKPU dise­butkan, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Juga pelarangan diako­modasi dalam pakta integ­ritas yang ditandatangani pimpinan parpol. Dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf e din­yatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya menandatangani dan melak­sanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota sebagaima­na dimaksud Pasal 4 Ayat 3. Dalam Formulir pakta integ­ritas itu berisi tiga poin, di antaranya jika ada pelang­garan pakta integritas, beru­pa adanya bakal calon yang berstatus mantan napi ban­dar narkoba, kejahatan sek­sual anak, dan korupsi, maka bersedia dikenai sanksi ad­ministrasi pembatalan pen­calonan. PKPU tersebut kini tengah diuji di Mahkamah Agung oleh mantan koruptor yang hendak maju sebagai wakil rakyat.

Terkait terungkapnya adanya bakal caleg mantan narapidana, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Har­tarto merasa tidak khawa­tir partainya dicap negatif, disebabkan mengusung dua mantan narapidana koruptor sebagai calon anggota DPR 2019-2024. Dengan alasan, meski narapidana calon yang diajukan, tapi dinilai Airlang­ga sudah mengabdi di partai dan jalani proses hukum.

“Itu kan cuma dua orang yang sudah mengabdi kepa­da partai dan sudah men­jalankan proses hukum. Dan oleh pengadilan tidak dicab­ut hak politiknya,” sebut Air­langga, belum lama ini.

Diketahui kedua mantan koruptor itu adalah Ketua DPD I Golkar Aceh Teuku Muhammad Nurlif dan Ket­ua Harian DPD I Golkar Jawa Tengah Iqbal Wibisono.

Kader Nurlif terlibat ka­sus suap berupa travel cek saat pemilihan Deputi Gu­bernur Senior Bank Indone­sia (BI) Miranda S Goeltom pada tahun 2004. Ia divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Sementara Iqbal Wibisono terlibat korupsi dana Ban­sos Provinsi Jateng untuk Kabupaten Wonosobo tahun 2008. Ia divonis satu tahun penjara.

Meskipun Airlangga mengakui keputusan Gol­kar ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi ca­leg. Namun menurutnya hal tersebut masih bisa berubah, karena sedang digugat di Mahkamah Agung, termasuk oleh caleg Golkar yang man­tan napi.

Apabila selama proses verifikasi tidak ada putusan MA yang membatalkan PKPU 20/2018, maka Golkar akan menerima apabila dua bakal calegnya digugurkan. Bah­kan menurut Airlangga sejak awal Golkar sudah meny­iapkan nama cadangan.

Mantan Napi “Bereak­si”

Mantan narapidana ka­sus korupsi dana muktamar Gerakan Pemuda Islam (GPI) Provinsi Bengkulu tahun 2005, Sasriponi Bahrin tetap mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PBB meski dilarang oleh aturan.

“PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi caleg melanggar konstitusi. PKPU itu jelas melabrak UUD, Pancasila, hingga putusan MA. Oleh karena itu, saya percaya diri tetap mencaleg,” tandasnya, Kamis (18/7/2018).

Sasriponi maju men­jadi caleg DPRD Provinsi Bengkulu daerah pemilihan Kabupaten Bengkulu Sela­tan dan Kaur. Lebih jauh ia mengatakan, bila hasil veri­fikasi KPU namanya dicoret menjadi caleg, maka ia akan melakukan gugatan.

Saat ini juga PKPU se­dang digugat oleh Agusrin M Najamudi mantan gubernur Bengkulu dan Patrice Rio Capella mantan Sekjen Nas­dem. ●fp01

Most Popular

Recent Comments